Demokrat: Pemerintah Jangan Peras Keringat Rakyat Dengan Alasan Vaksin Gotong Royong!

JAKARTA - PT Kimia Farma bakal mematok tarif vaksin untuk vaksin gotong royong, hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyampaikan pernyataan tegasnya kepada pemerintah untuk tidak memberatkan rakyat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat hantaman pandemi virus corona baru (Covid-19) ini.

"Pemerintah jangan memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi," tegas Irwan, Minggu (11/7).

Legislator asal Kalimantan Timur ini mengatakan, negara tidak boleh melakukan komersialisasi kepada rakyat lewat vaksin.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri sudah sangat jelas mengatakan bahwa vaksin digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia. "Vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi ini. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya pemerintah yang membeli vaksin untuk rakyat bukan malah sebaliknya. "Jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya," tegasnya lagi.

Dia menambahkan, negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU 2/2020. Seharusnya tidak membebani rakyat dengan memberlakukan tarif untuk vaksin.

"Negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU no 2 tahun 2020. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan," tandasnya.***