Ubah Haluan Tolak Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Selamatkan Kader dari Reshuffle?

JAKARTA - Tiba-tiba Fraksi Partai Nasdem DPR RI berubah haluan menyatakan tidak melanjutkan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Artinya Partai yang dipimpin Surya Paloh mendukung pelaksanaan Pilkada serentak di 2024.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beralasan, saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dan berupaya memulihkan ekonomi.

"Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik," kata Surya Paloh, Jumat (5/2).

Dalam situasi pandemi Covid-19, Paloh memilih menjaga soliditas koalisi menghadapi bencana non alam virus asal Kota Wuhan China itu ketimbang membahas RUU Pemilu.

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, berubahnya sikap politik Nasdem lebih disebabkan kekhawatiran dicopotnya kader dari Kabinet Indonesia Maju.

Konsekuensi dari penolakan pada revisi UU Pemilu, kata Andi sejalan dengan kehendak politik Presiden Jokowi.

"Bisa jadi Nasdem berubah haluan karena pertimbangan menyelamatkan kadernya di kementerian," demikian analisa Andi Yusran seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (6/2).

Dalam pandangan Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, dihembuskannya wacana reshuffle oleh relawan Jokowi itu karena Presiden ingin menyingkirkan menteri yang partainya tidak sejalan dengan orang nomor satu di republik Indonesia itu.

"Dengan menyingkirkan menteri- menteri yang partainya tidak sejalan dengan presiden Jokowi (misalnya dalam kasus revisi UU Pemilu)," tandas Andi.

Saat ini dalam Kabinet Indonesia Maju ada 3 kader Partai Nasdem yang mendapatkan jatah kursi Menteri. Mereka adalah Menteri Kehutanan dan lingkungan hidup Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.***