Kasus Covid-19 Melonjak, MPR Minta Pemerintah Konsisten Tegakkan Prokes

JAKARTA - Inkonsistensi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah diduga menyebabkan lonjakan kasus positif Covid-19. Penegakan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan (Prokes)harus terus dilakukan.

"Dalam dua hari terakhir tercatat lonjakan kasus positif Covid-19 hingga menembus angka 5.000-an. Upaya pengendalian yang konsisten dan penegakan disiplin menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan," kata wakil ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/11/2020).

Mengutip data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada 12, 13, 14 November, jelas Lestari, berturut-turut tercatat penambahan 4.173, 5.444 dan 5.272 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, terjadi tren lonjakan kasus positif Covid-19 di akhir pekan ini. Sejumlah ahli epidemiologi memperkirakan lonjakan kasus itu terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan cuti bersama dua pekan lalu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, menurut legislator partai NasDem itu, sudah saatnya para pemangku kepentingan dalam pengendalian Covid-19 konsisten dalam menegakkan aturan.

Karena, tegas Rerie, sudah dua kali momen libur panjang dengan banyak kerumunan terjadi, pada pertengahan Agustus 2020 dan awal November 2020, menghasilkan lonjakan kasus positif Covid-19.

Namun sangat disayangkan fakta tersebut di atas kurang direspons dengan baik. Bahkan, ujar Rerie, sejumlah pihak yang bewenang dalam pengendalian Covid-19 terkesan melakukan pembiaran ketika ada sekelompok orang menciptakan kerumunan di area publik.

"Terkesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Pemerintah seyogianya konsisten dalam menegakkan protokol pengendalian Covid-19," ujar Rerie.

Tindakan inkonsisten tersebut, menurut Rerie, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para pemangku kepentingan dalam pengendalian Covid-19.

Padahal, tegasnya, untuk meningkatkan upaya pengendalian Covid-19 perlu kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat.***