Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketum IMI Pusat Moreno Soeprapto Turun Gunung, Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Rakernas 2026
Kabar Bertuah
12 jam yang lalu
Ketum IMI Pusat Moreno Soeprapto Turun Gunung, Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Rakernas 2026
2
Modus Tukar Gembok, Tiga Terduga Pencuri Kuras Barang Berharga di Toko Tenayan Raya Pekanbaru
Tenayan Raya
10 jam yang lalu
Modus Tukar Gembok, Tiga Terduga Pencuri Kuras Barang Berharga di Toko Tenayan Raya Pekanbaru
3
Bentang 13,5 Kilometer, Tol Dalam Kota Pekanbaru Resmi Gunakan Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Bentang 13,5 Kilometer, Tol Dalam Kota Pekanbaru Resmi Gunakan Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
4
Sidak Tiga SPBU di Pekanbaru, Disperindag Pastikan Tak Ada Kecurangan Takaran BBM
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Sidak Tiga SPBU di Pekanbaru, Disperindag Pastikan Tak Ada Kecurangan Takaran BBM
5
Kebut Pembangunan Simpang Sebidang, Pemkot Pekanbaru Pasang Lampu Jalan dan Pengatur Lalu Lintas Pintar
Kabar Bertuah
10 jam yang lalu
Kebut Pembangunan Simpang Sebidang, Pemkot Pekanbaru Pasang Lampu Jalan dan Pengatur Lalu Lintas Pintar
6
Pintu Tol Dalam Kota Pekanbaru akan Sandang Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Kabar Bertuah
14 jam yang lalu
Pintu Tol Dalam Kota Pekanbaru akan Sandang Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Ratusan Akademisi bersama 'Jutaan Rakyat' Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap

Ratusan Akademisi bersama Jutaan Rakyat Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap
Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan (Kaos biru) dalam sebuah kunjungan ke masyarakat. (Dok. Ist.)
Kamis, 08 Oktober 2020 11:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker).

Demokrat yang sejak lama menolak UU Ciptaker, kata Syarief, kini makin kokoh sikap lantaran ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas juga menyampaikan penolakan terhadap UU Ciptaker melalui surat terbuka kepada Presiden, para menteri, dan DPR RI. Selain Demokrat dan akademisi, penolakan juga menjadi sikap ratusan ribu buruh dan Rakyat.

"Bahkan jutaan," kata Syarief kepada Wartawan Senayan, Kamis (8/10/2020).

Para Guru Besar dan Akademisi, menurut Syarief, adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis lantaran pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan objektif.

Olehnya itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.

"Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," ungkap Syarief Hasan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Parlemen, Kampus, GoNews Group
wwwwww