Ketua MPR: DPD RI Harus Menjadi Penyeimbang Tugas DPR dan Pemerintah

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memandang DPD RI perlu aktif mengambil peran tidak saja dalam bidang legislasi, melainkan juga fungsi pengawasan dan anggaran.

"Pada dasarnya, setiap lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan rakyat haruslah memiliki kekuasaan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat. Masa depan demokrasi Indonesia salah satunya ditentukan oleh terwujudnya kedaulatan rakyat melalui lembaga yang mempunyai kewenangan mandiri," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber launching Obras (Obrolan Senator) dalam rangka HUT ke-16 DPD RI, di Jakarta, Kamis (1/10/20).

Turut hadir antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua Panitia HUT ke-16 DPD RI Yorrys Raweyai.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, melalui penguatan DPD RI berbagai perbedaan dan keragaman bangsa meliputi wilayah, penduduk, kultur, agama, nilai-nilai historis, dapat diperjuangkan dan dirumuskan dalam kebijakan nasional. Karenanya sangat penting memandang keberadaan DPD secara proporsional dalam konteks 'menjadi' (process of becoming) dalam jangka panjang, dibanding melihatnya sebagai suatu wujud yang baku atau final.

"Dengan demikian perjuangan memperkuat DPD baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan, harus dilihat sebagai perjuangan jangka panjang, terus menerus, tekun dan sabar," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, dalam proses penguatannya, DPD juga harus bisa meyakinkan berbagai pihak yang masih keberatan. Sehingga mereka bisa percaya sepenuhnya bahwa keberadaan DPD yang kuat merupakan suatu keperluan. Bahkan keniscayaan bagi masa depan negara Indonesia tercinta, bukan justru menjadi ancaman.

"DPD yang kuat akan semakin menguatkan kehidupan masyarakat di daerah. Apalagi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, kini sedang banyak geliat pembangunan. Di Papua saja, pemerintah berencana memekarkannya menjadi lima wilayah. DPD perlu ikut ambil bagian agar setiap upaya pemekaran wilayah, berujung pada kesejahteraan rakyat. Bukan justru menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi segelintir elite saja," pungkas Bamsoet.***