Jika Perang Terbuka Terjadi di Laut China Selatan, Bakamla: Wilayah Natuna Bisa Hancur

JAKARTA - Sengketa di Luat China Selatan kembali memanas belakangan ini. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Aan Kurnia mengatakan jika terjadi peningkatan konflik sampai mengarah kepada perang terbuka, maka banyak risiko besar yang akan berdampak ke wilayah lain.

Indonesia, menurut dia, salah satu negara yang berpotensi mengalami dampak langsung atau spill over. "Secara langsung ada potensi terjadi kerusakan dan kehancuran wilayah Natuna akibat salah sasaran dari negara yang terlibat perang terbuka," kata Aan dalam diskusi DPP GMNI tentang 'Bung Karno dan Geopolitik Asia Pasifik: Menakar Dinamika Laut Cina Selatan' di Jakarta, Jumat (26/6/2020) malam.

Kondisi tersebut, kata dia, akan berdampak pada ekploitasi dan eksplorasi laut di wilayah menjadi terhenti karena wilayah Natuna berpotensi terlokalisasi. Selain itu, akan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat di wilayah Natuna Utara.

Kondisi berikutnya juga berdampak dengan memaksa keterlibatan Indonesia dalam rangka membela kedaulatannya akibat konflik tersebut. Alasannya karena terganggu dan terisolasinya penduduk di wilayah Natuna.

"Dan tentu saja dampak lain yang berpotensi adalah krisis ekonomi karena terhentinya aktivitas ekonomi kelautan yang terkait langsung dengan Laut China Selatan," ujarnya.

Melihat akan ada dampaknya atas konflik China-Amerika Serikat, Bakamla mencoba menawarkan suatu strategi dalam menghadapi situasi tersebut. Pertama, Indonesia harus selalu menggelar operasi paduan bersama antara TNI khususnya TNI AL, Bakamla, dan juga Kementerian KKP. Mengingat, KKP mempunyai kewenangan untuk sampai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Jadi di sana simbol-simbol negara harus selalu hadir. Jadi kehadiran di laut secara terus menerus, selektif, ini menunjukkan atensi langsung atau tidak langsung. Tapi yang penting simbol-simbol negara harus hadir di sana," katanya.

Kedua, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan laut sendiri. Jadi,tidak hanya mengklaim saja perairan Natuna milik Indonesia, tetapi juga harusnya hadir di sana.

"Berikutnya ini peran-peran dari teman-teman kita di Kementerian Luar Negeri. Harus adanya trust building by sea. Gimana? Ya kita bina hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik, dan jalin kerja sama secara selektif," ujarnya.***