Menjawab Kritikan dan Pujian Plt Sekjen PSSI

“Kami mengapresiasi berbagai pemberitaan media atas ‘highlight’ atau sorotan pada enam bulan kepemimpinan PSSI periode ini. Terutama karena publik menilai positif atas berjalanya kompetisi yang dimulai tepat waktu sesuai amanat kongres,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PSSI, Yunus Nusi.

Pada era kepemimpinan Iriawan, kompetisi Liga 1 bergulir tepat waktu dengan kick off berlangsung pada 29 Februari 2020, sementara Liga 2 dimulai pada 14 Maret 2020. Namun, merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19) membuat aktivitas persepakbolaan Indonesia kemudian terhenti hingga saat ini.

Pada kesempatan ini, Plt. Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan klarifikasi terkait tudingan nepotisme yang menjadi sentimen negatif selama setengah tahun kepemimpinan Iwan Bule -panggilan akrab Iriawan. Yunus Nusi menjelaskan, ada perbedaan terkait posisi Wasekjen PSSI dan General Manager PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang ramai diberitakan.

“Statuta PSSI mengatur bahwa pengangkatan Sekjen menjadi kewenangan Ketua Umum PSSI. Pun penunjukan Wasekjen adalah hak Ketua Umum PSSI dalam rangka percepatan pelayanan PSSI kepada member yang berjumlah ratusan anggota, baik itu klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, Asosiasi Provinsi se-Indonesia, asosiasi-asosiasi sepakbola dan juga organisasi-organisasi sepakbola yang berafiliasi dengan PSSI,” jelasnya.

Selain itu, Wakil Sekjen PSSI hanya bertugas di bidang administratif dan membantu peran Sekjen PSSI. “Wasekjen juga tidak bersentuhan dengan uang. Murni administratif berbagi tugas dengan Sekjen, dan tidak langsung bertanggung jawab kepada Ketua Umum PSSI,” urainya.

Sebagai Plt. Sekjen, Yunus Nusi pun menyatakan bahwa saat ini administrasi di PSSI jauh lebih rapi sejak kehadiran Wakil Sekjen. Yunus menerangkan, PSSI sebagai sebuah organisasi yang memiliki ruang lingkup kerja begitu luas sebagai pelayanan kepada semua kegiatan persepakbolaan. Sementara PT LIB fokus kepada pengelolaan keuangan dan kompetisi.

“Karena itu, pengangkatan staf level atas harus melalui rapat direksi. Hal-hal yang menyangkut pengelola keuangan begitu banyak maka memang sebaiknya dihindari hal-hal yang menjadi sorotan publik,” tegasnya. ***