Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak

JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya setelah bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026). Pertemuan berlangsung usai Prabowo merampungkan kunjungan kerja di Aceh untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer serta meresmikan Masjid Giok Baitul A’la dan Sekolah Rakyat. Kepastian mengenai permohonan pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Betul," kata Budi Arie melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kabar mengenai pengajuan pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden sebenarnya sudah mengemuka sejak Selasa (10/11/2026). Ia mendatangi Prabowo untuk menyampaikan permohonan berhenti secara langsung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan resmi terkait pertemuan dua pimpinan negara tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pembahasan antara kedua pihak disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Prasetyo membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri tersebut akibat dinamika hukum yang tengah berkembang. Langkah ini diambil menyikapi keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," jelas Prasetyo.

Kendati permohonan telah disampaikan, Prabowo saat itu belum memberikan keputusan resmi untuk menerima atau menolak usulan berhenti tersebut.

Saat ditemui di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa kepala negara memberikan sejumlah masukan untuk menghadapi situasi politik saat ini. Masukan tersebut salah satunya berkaitan dengan penyelesaian melalui jalur hukum.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," tuturnya.

Selain menempuh jalur di Pengadilan Tata Usaha Negara, Gibran menyatakan bakal berkoordinasi secara intensif dengan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi dilakukan guna menyiapkan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. ***