Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Nasional
22 jam yang lalu
Alasan Dinamika Hukum, Gibran Mantap Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
2
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
Nasional
23 jam yang lalu
Ketua DPR RI Puan Maharani Enggan Berandai Gantikan Gibran, BRIN Ungkap Syarat Kursi Wapres
3
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
Nasional
23 jam yang lalu
Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda
4
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Buru Dua Pelaku Pembegalan yang Beraksi di Jalan M Yamin
5
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Home  /  Berita  /  Nasional

Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur

Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Rabu, 11 November 2026 12:51 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya imbas polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah. Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman pada Rabu (11/11/2026). Ia menilai posisi pucuk pimpinan negara tersebut saat ini bermasalah secara konstitusional maupun moral.

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak mundur dari jabatannya imbas polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan ijazah. Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman pada Rabu (11/11/2026). Ia menilai posisi pucuk pimpinan negara tersebut saat ini bermasalah secara konstitusional maupun moral.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi," tegasnya.

Legislator tersebut menjelaskan bahwa langkah cepat harus diambil guna menjaga marwah konstitusi negara. Arif menganggap Gibran sudah tidak layak lagi menyandang jabatan sebagai Wakil Presiden setelah adanya putusan peradilan yang mengikat.

Menyikapi polemik status Wakil Presiden, Arif mendorong parlemen untuk segera menggunakan wewenangnya. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki instrumen pengawasan yang sah untuk menindaklanjuti persoalan ini.

"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," cetusnya.

Di tengah desakan dari Senayan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan terus menempuh jalur hukum untuk membuktikan seluruh riwayat pendidikannya. Ia mengaku telah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Gibran menyebut dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah koordinasi ini dilakukan sebagai persiapan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri," bebernya.

"Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1," pungkasnya. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Nasional
wwwwww