Skandal Suap Summarecon Meluas, Sembilan Kepala BPN Jalani Pemeriksaan Maraton di KPK dan Polda

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) terkait pusaran dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses hukum ini berlangsung serentak di dua wilayah berbeda pada Selasa (10/11/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan pemeriksaan lainnya di Gedung Merah Putih," urai Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media.

Delapan saksi dari wilayah timur Pulau Jawa menjalani pemeriksaan intensif di markas kepolisian setempat. Mereka meliputi Kakantah Gresik Rarif Setiawan, Kakantah Surabaya I Wida Rahardian Aji, dan Kakantah Surabaya II Agung Basuki. Turut dimintai keterangan pula pimpinan instansi serupa dari Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Malang, hingga Jember.

Sementara itu, tim penyidik di Jakarta mencecar Kakantah Kabupaten Bogor I Budi Kristiyana. Pemanggilan deretan aparatur sipil negara ini merupakan tahapan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring belasan orang di kawasan Jabodetabek pada pertengahan September lalu.

Dari rangkaian penindakan tersebut, lembaga antirasuah menyita barang bukti berupa uang tunai dari berbagai pecahan mata uang asing dengan nilai menembus Rp106,3 miliar. Tumpukan fulus ini ditemukan tersimpan rapi di dalam beberapa koper berwarna merah di kediaman salah satu tersangka bernama Arif.

Sejauh ini, KPK telah menahan delapan tersangka, termasuk Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN Lampri dan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi. Mereka diduga merancang permufakatan jahat demi memuluskan perpanjangan atau pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan bersengketa.

Berdasarkan konstruksi perkara, pihak swasta menyodorkan dana miliaran rupiah menggunakan sandi "dua" melalui perantara agar otoritas bersedia mencabut blokir tanah ahli waris. Kini, penyidik terus menelusuri dugaan aliran dana gelap lainnya yang disinyalir berkaitan erat dengan praktik gratifikasi promosi jabatan di internal kementerian tersebut. ***