Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam

PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru yang saban hari terjebak antrean panjang kendaraan di kawasan Simpang Panam tampaknya mulai mendapat titik terang. Pemerintah Provinsi Riau kini tengah memacu tahapan pembebasan lahan untuk megaproyek jalan layang (flyover) yang diproyeksikan menjadi pemecah kebuntuan lalu lintas di wilayah tersebut.

Langkah percepatan ini terlihat dari evaluasi maraton yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, Selasa (10/11/2026). Bertempat di Ruang Rapat Gubernur Riau, pertemuan ini mengumpulkan unsur Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyisir sumbatan administrasi di lapangan.

"Hari ini kita menggelar pertemuan bersama Pengadilan Tinggi, BPJN, dan BPN guna mengevaluasi kerja Tim Pelaksana Pengadaan Tanah," terang SF Hariyanto.

Dalam forum tersebut, ia menekankan agar kerumitan birokrasi tidak menjadi penghambat molornya jadwal. Ia menargetkan hak warga yang lahannya terpakai harus segera diselesaikan tanpa banyak birokrasi yang berbelit.

"Proses ini akan kita percepat. Segala bentuk kendala segera diselesaikan agar ganti rugi lahan warga bisa langsung dibayarkan," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, membeberkan dinamika riil yang terjadi di lokasi pembangunan. Dari hasil pemetaan timnya, area megaproyek ini memakan ratusan bidang tanah warga, namun belum semuanya berstatus aman untuk dieksekusi.

"Dari total 166 persil yang terdampak, baru 92 persil yang bisa dibebaskan. Sisanya masih tertunda karena peta bidang belum dapat diterbitkan," urai Zulfahmi.

Ia mengungkapkan adanya rintangan administratif yang berpusat di simpang arah Garuda Sakti menuju Kubang Raya. Di lokasi ini, pemerintah belum memiliki dokumen registrasi resmi jalan atau leger jalan. Ketiadaan data ini membuat petugas kesulitan menetapkan batas pasti Ruang Milik Jalan (Rumija) yang wajib diganti rugi. Kondisi tersebut berbeda dengan ruas Jalan HR Soebrantas yang pengarsipan batas jalannya sudah tuntas.

"Kendala utamanya di arah Simpang Garuda Sakti hingga Kubang Raya karena belum adanya data leger jalan, sehingga Rumija tidak bisa diukur pasti. Berbeda dengan kawasan HR Soebrantas yang datanya sudah lengkap dan siap ukur," paparnya.

Sebagai jalan keluar, Dinas PUPR Riau terus merajut komunikasi dengan Kepala BPJN Riau, Tulak. Kolaborasi ini bertujuan melahirkan landasan hukum baru berupa surat keterangan agar proses pengukuran lahan warga tidak jalan di tempat.

"Kami bersama BPJN tengah menyusun surat keterangan khusus sebagai dasar penentuan batas area. BPN juga kami minta memberi kelonggaran waktu agar tim bisa melengkapi berkas yang masih kurang," pungkasnya. ***