Ngadu ke Fahri Hamzah, Gesit Ampera Desak BPN Cabut Sertifikat yang Diduga Maladministrasi

JAKARTA - Koordinator Gesit Ampera, Agus Muldya Natakusuma mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera mencabut sertifikat tanah yang diduga maladministrasi.

"BPN harus berani mencabut sertifikat yang terindikasi maladministrasi," ujar Agus Muldya saat mengadukan kasus tersebut ke Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di rumah dinasnya, Rabu (2/4/2018).

Lebih lanjut Agus mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki sejumlah bukti maladministrasi sejumlah tanah milik warga yang dilakukan BPN. "Kami memiliki bukti-bukti seperti ada tanah yang tidak pernah dijualbelikan, tapi tiba-tiba dibuat sertifikat atas nama perusahaan," urainya.

Bukti lainya kata dia, seperti kasus tanah milik Rusli Wahyudi di Lengkong Gudang, Serpong. Tanah girik persil 913 seluas 2,5 ha yang sudah disahkan Pengadilan Tinggi dan sudah eksekusi pada tahun 1998 itu, tidak pernah dijual oleh pemiliknya yang sah.

"Jadi, BPN sebetulnya tahu, status tanah tersebut bukan milik BSD. Dan setelah putusan keluar dari Pengadilan Tinggi Jabar, ahli waris Pemilik girik tidak mengajukan banding," paparnya.

Artinya kata dia, keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap. Namun kenyataannya kata Agus, justeru Rusli diintimidasi dan ada dugaan pengusiran oleh oknum aparat.

"Aneh ketika pemilik malah diusir dari tanahnya sendiri. Padahal, Rusli sudah membayar tanah tersebut sejak tahun 2005 lalu. Dan aneh ketika ada salahsatu pengembang yang menggugat," tandasnya.

"Pak Rusli tidak pernah ada sengketa dengan pihak BSD. Jadi tanah siapa yang mereka gugat," tanya Agus.

Apalagi kata dia, kepemilikan tanah tersebut juga diperkuat dengan bukti adanya Surat Pernyataan dari pihak kelurahan, yang menyatakan tidak Ada permintaan jual beli atas girik tersebut. "Jadi jelas dan terang benderang jika terjadi jual beli merupakan tindakan ilegal, kenapa? Karena pemilik yang sah tidak pernah menjualnya," urainya.

"Pada intinya, jika pihak BPN membuat sertifikat tersebut, maka sudah jelas itu tindakan maladministrasi," tegasnya.

Agus juga merasa aneh, ketika pihak BSD mengklaim ada sengketa tanah dengan Rusli pada saat listing di BEJ tahun 2007 silam. "Ada yang aneh dan janggal, listing 2007 tapi tahun 2005 sudah terbit sertifikat. Pertanyaannya, apakah boleh BPN menerbitkan sertifikat di atas tanah sengketa apalagi melisting di Bursa Efek Jakarta," tandasnya.

Kasus Rusli itu kata Agus, hanya satu dari sekian banyak kasus yang serupa. Dari berbagai kasus tersebut, maka Gesit Ampera menemukan adanya dugaan modus penyeberangan tanah rakyat dengan cara-cara seperti menggelapkan, atau memanipulasi girik.

Kemudian adanya dugaan bahwa BPN mengeluarkan SHGB baru. "Bahkan ada modus lain, seperti warga di tantang untuk mengugat ke pengadilan. Dan jika warga kalah, maka BPN atau pihak penyerobot diduga menjadikan pengadilan sebagai alat ulur waktu," tukasnya.

Modus lainya kata dia, jika suatu hari terbongkar kasus penyerobotan tanah, makan akan disiapkan kambing hitam dengan menggunakan oknum pegawai rendahan agar penyerobot tak dijerat hukum.

"Kami juga menemukan modus tanah yang tidak dibeli, tapi dijual mahal. Jadi kalau kasusnya terbongkar, mereka sudah punya keuntungan," tandasnya.

Dengan demikian kata Agus, maka Program reformasi agraria yang sedang dibuat Presiden Jokowi justeru tidak menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, jika BPN justru berpihak kepada para penyerobot tanah rakyat.***