Ketua DPD RI: Anggaran Dana Desa Harus Ditambah

MANADO - Setiap tahun kebutuhan desa selalu meningkat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran dana desa.

Alasanya, dengan penambahan dana desa tersebut, pembangunan bisa langsung menyentuh kebutuhan desa.

"Besaran dana desa harus ditambah sebab prinsip ekonomi setiap tahun perlu tambahan kebutuhan dan oleh karena itu pengawasan perlu diperketat," kata Oso, Kamis (12/4/2018) di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Senator Kalimantan Barat itu juga mengaskan, jika ada penambahan anggaran, harus ada pengawasan ketat dari aparat dan masyarakat.

"Alasanya ya, supaya dana desa berjalan sesuai undang-undang. Karena pengawasan itu penting agar bisa membangun tanpa penyimpangan, sebelum penyimpangan terjadi segera diluruskan," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo yang mendampingi OSO di acara peninjauan desa percontohan dana desa, yakni Desa Bilalang, Kotamubagu, menjelaskan, bahwa alokasi dana desa tahun 2019 sekitar Rp73 triliun atau meningkat dibanding tahun 2018 yang dialokasikan Rp60 triliun.

Terkait pengawasan, Menteri Desa menegaskan akan menindak tegas dan memproses hukum setiap kasus korupsi dana desa termasuk kasus yang melibatkan tenaga pendamping.

Menurutnya, saat ini sudah SKB empat menteri dimana proyek di atas Rp200 juta boleh diswakelola oleh desa dan 30 persen anggaran proyek untuk upah harian pekerja artinya ada pendapatan yang diterima masyarakat.

"Jika dihitung, tahun ini akan mengucur sekitar Rp18 trilium untuk upah warga desa sehingga penguatan daya beli di desa," katanya.

Saat menerima kunjungan Menteri Desa dan Ketua DPD RI, Kepala Desa Bilalang 1 Mokoginta mengatakan, di desanya ada sejumlah proyek padat karya tunai di desanya yaitu paving blok gang desa dan pembuatan drainase di pemukiman.

Total dana dua proyek itu sekitar Rp700 juta yang akan selesai selama tiga bulan dengan upah harian Rp120 ribu per orang "Drainase sepanjang 500 meter lebih ini dikerjakan sekitar 60 pekerja, ada pria dan wanita," ujarnya.

Pada saat peninjauan tersebut, baik Oso dan Menteri Desa merasa puas menyaksikan pelaksanaan padat karya tunai itu dan berjanji tiga bulan kemudian akan datang untuk mengecek hasilnya.

"Saat ini dari 74.954 desa sudah terbentuk 40.000 badan usaha milik desa," pungkas Oso.***