Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
Nasional
11 jam yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
2
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
3
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
12 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
4
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
Nasional
11 jam yang lalu
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
5
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
Hukum
11 jam yang lalu
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
6
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Kabar Bertuah
4 jam yang lalu
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Home  /  Berita  /  GoNews Group
Kabar KemenpanRB

Usulan Tambahan Cuti Bersama Lebaran Dibahas Lintas Kementerian

Usulan Tambahan Cuti Bersama Lebaran Dibahas Lintas Kementerian
Ilustrasi (Istimewa).
Selasa, 10 April 2018 18:44 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait dengan cuti bersama lebaran tahun 2018 terkait dengan adanya usulan penambahan dua hari. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman, menjelaskan bahwa Kementerian PANRB belum memutuskan usulan tersebut.

Dikatakan, penambahan cuti bersama harus kembali ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri PANRB, dan Menteri Ketenagakerjaan, yang teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Untuk itu, kami masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator PMK," jelasnya di Jakarta, Selasa (10/04).

Herman mengatakan bahwa Kementerian PANRB hanya mengatur cuti bersama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres).

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, bahwa cuti bersama bagi PNS ditetapkan dengan Keppres.

Sedangkan untuk pegawai swasta, TNI, dan POLRI tetap mengacu pada SKB tiga menteri. Untuk pegawai swasta akan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan usulan tambahan libur mudik lebaran diperlukan sebagai antisipasi kemacetan.***

wwwwww