Soal Usulan Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Oso: Kembalikan Saja ke UU

JAKARTA - Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan agar eks napi kasus korupsi dilarang nyaleg menuai pro dan kontra.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO meminta agar perdebatan disudahi dan mengembalikan kepada Undang-Undang (UU) yang ada.

OSO menyarankan agar perubahan dapat dilakukan setelah adanya revisi UU Pemilu. Apalagi saat ini KPU telah melakukan sosialisasi mengenai Pilkada dan Pemilu.

"Kembalikan pada UU saja, kalau kita berdebat sekarang tidak tepat. Karena KPU sudah terbentuk lantaran jalan sudah sosialisasi tentang Pilkada dan Pemilu berjalan, enggak perlu ada perubahan lagi," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Dia menjelaskan, setiap partai politik atau parpol memiliki kebijakan masing-masing dalam mengusulkan caleg mantan narapidana. Apalagi bila karakter mantan narapidana tersebut sudah mulai menunjukkan perubahan.

"Kebijakan itu kalau dia lihat narapidana belum tentu bersalah dan bahkan dulu tidak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Terus kemudian dia juga punya karakter yang berbuat dan menjadi harapan semua partai itu kebijakan," papar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya.

"Sebenarnya di undang-undang tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Di PKPU pencalonan mau kami masukkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 29 Maret 2018. ***