Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
14 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
2
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
22 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
3
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
14 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
21 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
6
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
23 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Moeldoko Dengarkan Aspirasi 42 Orang Perwakilan Transportasi Online

Moeldoko Dengarkan Aspirasi 42 Orang Perwakilan Transportasi Online
Moeldoko saat menerima perwakilan driver transportasi online. (istimewa)
Rabu, 28 Maret 2018 19:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menerima 42 perwakilan pengemudi online dari berbagai kota di Indonesia.

Intisari dari keinginan pengemudi roda empat ini, seperti dikatakan Etika dari Solo adalah penolakan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Hal sama disuarakan Fahmi, pengemudi online dari Jakarta, yang menilai Permenhub tersebut mengurangi kemandirian pengemudi online.

"Kami harus masuk koperasi yang sudah berkolaborasi dengan operator," ungkapnya, Rabu (28/3).

Peraturan itu juga mewajibkan setiap pengemudi online mengganti SIM A dengan SIM A Umum yang dirasa mahal dan susah untuk mendapatkannya.

Soal stiker juga menjadi keluhan. Keberadaannya kerap berujung pada penolakan.

"Sekarang saja tanpa stiker sering ditolak, apalagi kalau ada stiker. Kita juga nggak mau  diklasifikasikan kendaraan umum, karena plat kita sudah hitam," tambahnya.

Dengan berbagai keberatan tersebut, Adian Napitupulu, anggota DPR RI yang ikut dalam pertemuan ini menyuarakan aspirasi pengemudi online roda empat agar pemberlakuan Permenhub Nomor 108 ditunda. Karena menyangkut ratusan ribu pengemudi yang mencari nafkah di sektor ini.

Ia juga mengusulkan agar perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi. Dengan demikian mereka bisa diminta pertanggungjawaban jika ada masalah yang memang menjadi tanggung jawabnya.

"Pun negara bisa mendapatkan potensi pajak sebesar 3-4 triliun dari aktifitas mereka," jelasnya.

Menanggapi aspirasi mereka, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, akan mengkomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sesegera mungkin.

"Saya sudah paham substansi dari keinginan teman-teman, kita akan komunikasikan dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya rencanakan besok sore bertemu. Kita kita akan mendorong apa yang menjadi keinginan teman-teman sekalian," kata Moeldoko.***

wwwwww