Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
Nasional
13 jam yang lalu
Pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad Jajaki Akuisisi Saham Tambang PT Weda Bay Nickel
2
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Mengaku Dipukul dan Dicubit Dada oleh Oknum Guru di Pekanbaru, Dua Siswa SD Ini Sampai Harus Visum
3
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
Nasional
15 jam yang lalu
Ketua DPP PDIP Said Abdullah Ungkap Kriteria Ideal Pengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka
4
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
Nasional
13 jam yang lalu
FAA Hentikan Seluruh Penerbangan di Bandara AS, Calon Penumpang Tertahan Tak Bisa Naik Pesawat
5
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
Hukum
13 jam yang lalu
Terbukti Terima Suap Impor Rp78,81 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Orlando Hamonangan Dihukum Bayar Rp5,56 Miliar
6
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Dugaan Kekerasan Fisik Dua Siswa SD di Pekanbaru Siap Dilaporkan ke Polresta
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Soal Buku IPS Hilangkan Ibukota Palestina, KPAI Akan Panggil Penerbit

Soal Buku IPS Hilangkan Ibukota Palestina, KPAI Akan Panggil Penerbit
Ilustrasi. (net)
Rabu, 13 Desember 2017 11:39 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Penulisan buku ajar yang ada kekeliruan isi bahkan substansi bukanlah kejadian pertama. Ini sudah terjadi kesekian kalinya.

Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap buku-buku ajar, terutama buku SD. Demikian diungkapkan Retno Listyarti selaku Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, kepada GoNews.co, Rabu (13/12/2017).

"Ini kejadian sudah berulang. Mulai dari adanya konten kekerasan sampai pornografi, dan sekarang kekeliruan penulisan Ibukota Israel adalah Jerusalem," ujarnya.

Pengawasan buku ajar kata dia, mestinya menjadi kewenangan Pusbukur Kemdikbud RI.

"KPAI akan meminta keterangan kepada Kemdikbud terkhusus Pusbukur, terkait lolosnya buku ini dalan penilaian perbukuan di Pusbukur," tandasnya.

Jika dalam proses penilaian buku tersebut ada kelalaian Kemdikbud, maka kata dia, tentu saja Kemdikbud menjadi pihak yang bertanggung jawab.

"Untuk mengumpulkan data dan penjelasan yang utuh dalam proses penyusunan buku hingga lolos penilaian buku, maka KPAI berencana memanggil penerbit Yudistira untuk dimintai keterangan pertama terkait kekeliruan dalam buku IPS SD tersebut," pungkasnya

Rencananya, pemanggilan tersebut akan dijadwalkan pada Senin,18 Desember 2017, pukul 13.30 WIB di KPAI. ***

wwwwww