Jadi Polemik, Taufik Kurniawan: Pembangunan Gedung Baru atas Inisiatif Pemerintah, Kok DPR yang Digebuk?

JAKARTA - Wakil Ketua Dwan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya menyetujui anggaran penataan kawasan parlemen senilai Rp 601 miliar.

Dijelaskannya, dana tersebut dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar sesuai dengan buget yang sudah dianggarkan.

Menurutnya, DPR sendiri tidak pernah menyebut besaran jumlah anggaran pembangunan gedung baru DPR. Hanya saja dia menegaskan bahwa anggaran ini merupakan inisiatif dan usulan pemerintah.

"Ini inisiatif pemerintah tapi kenapa DPR yang digebuk-gebuk dan dipojok-pojokkan terus. Kami sudah serahkan itu ke pemerintah," kata Taufik saat diskusi pada acara press gathering dengan wartawan parlemen di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2017).

Taufik juga menegaskan, untuk pembangunan gedung tersebut, pihak DPR sudah menyerahkan kepada pemerintah.

"Saat memimpin rapat itu, saya menyampaikan bahwa persoalan apakah mau melaksanakan atau tidak, itu diserahkan ke pemerintah. Kalau dibangun ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah,” ujarnya menjelaskan.

Taufik Kurniawan yang saat ini menjabat Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan kepada kesetjenan agar semua harus transparan dan akuntabel.

“Kami tidak cawe-cawe. Saat rapat pimpinan kami sepakat semua kami serahkan kepada mekanisme pemerintah,” tegas wakil rakyat dari dapil Jawa Tengah itu.

Wakil Ketua bidang keuangan dan ekonomi itu kembali menegaskan, gedung itu nanti menjadi milik negara. Tidak mungkin gedung itu dibawa pulang anggota DPR, termasuk ke daerah pemilihan.

“Gedung itu juga nanti aset pemerintah yang akan digunakan oleh anggota-anggota dewan pada periode berikutnya,” kata dia.

Taufik Kurniawan pun berharap, persoalan tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat, imbunya. ***