Bubarkan Pansus Angket yang Pro Koruptor, FITRA: Jokowi Jangan Jadi "Macan Ompong"

JAKARTA - Deputi Sekjen FITRA Apung Widadi mengkritik kengototan partai-partai pro-pemerintah menjalankan Pansus Angket KPK.

Setelah Partai Gerindra keluar, Pansus Angket KPK kini hanya berisi 6 fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Keenam fraksi ini merupakan partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Menurut Apung, Presiden Jokowi bisa meminta parpol-parpol pendukungnya membubarkan Pansus Angket KPK. Sebab, Pansus diketahui menemui koruptor.

"Ternyata Jokowi yang katanya antikorupsi, dan orang-orangnya, ada Teten, ada lainnya yang juga antikorupsi, ternyata tidak berdaya menahan hak angket," ujar Apung, Selasa (25/7/2017).

Apung mengatakan flakta yang ada saat ini adalah para pendukung hak angket terhadap KPK adalah parpol-parpol pendukung Jokowi. Fakta itu menunjukkan Jokowi tak bisa berbuat apa-apa terhadap ulah parpol pendukungnya.

"Jokowi seolah-seolah terima didukung oleh parpol yang ingin KPK lemah. Ini berdampak buruk bagi Jokowi. Apa pun prestasi Jokowi, jika didukung oleh parpol-parpol dan gerakan antikorupsi, didukung oleh orang yang melemahkan KPK, sayang saja prestasimu, tetap akan memberi efek buruk," kata Apung.

Karenanya, Apung mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas. Sebagai presiden dan pemimpin koalisi, kata dia, Jokowi harus berani meminta parpol-parpol pendukungnya membubarkan Pansus Angket KPK.

"Ditunggu sikap tegas Jokowi. Selaku presiden, Jokowi harus berani ngomong, 'Parpol pendukungku jangan begitu, bubarkan panitia angket'. Lalu Jokowi juga harus menyampaikan ke PDIP, secara politik ini harus dibatalkan," tegas Apung.

Apung menambahkan, jika Jokowi tak berani mengatasi parpol pendukung yang pro koruptor di pansus angket, maka Presiden tak ada bedanya dengan "Macan ompong".

"Kalau tidak bisa mengatasi parpol pendukung, tidak melakukan itu, Jokowi seperti macan ompong di Istana yang katanya antikorupsi tapi didukung partai partai yang mau melemahkan KPK," tambahnya. ***