Presiden Jokowi Ingatkan Jajarannya untuk Berhati-hati Terbitkan Peraturan

JAKARTA - Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah harus terus dijaga. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajarannya untuk benar-benar memanfaatkan momentum tersebut.

Untuk diketahui, lembaga survei internasional "Gallup World Poll" memberikan peringkat tertinggi bagi Indonesia dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Survei tersebut dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasinya, "Government at a Glance 2017", yang dipublikasikan pada 13 Juli 2017 lalu.

"Kalau sudah dipercaya oleh rakyat itu bekerjanya lebih mudah. Peluang dan momentum seperti ini harus betul-betul kita gunakan dalam memutuskan hal-hal yang sulit," ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (24/7/2017).

Dalam hasil survei tersebut, Indonesia berada di atas sejumlah negara lain, yakni Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Atas capaian tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk terus menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada, dan cepat tanggap terhadap segala keluhan masyarakat.

Meski demikian, Presiden tetap memberikan evaluasi bagi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh jajarannya. Ia mengingatkan, agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen).

"Tolong betul-betul ini sebelum mengeluarkan sesuatu dihitung, dikalkulasi, dan diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu," ucapnya.

Menurut Presiden, segala kebijakan menteri yang dibuat harus ditujukan untuk mempermudah dunia usaha untuk ekspansi dan berinvestasi. Karena hal tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan.

"Jangan sampai Permen itu memberikan ketakukan pada mereka untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan berekspansi," tuturnya.

Dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri anggota kabinet kerja, Presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga memberikan perhatian penuh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Presiden berpendapat bahwa tahapan-tahapan yang telah dilakukan saat ini sudah berada di jalur yang tepat.

"Saya minta Menko (menteri koordinator) untuk mengkoordinasi hal seperti ini. Ini sebetulnya urusan koordinasi saja," kata Presiden.

Di penghujung pengantarnya tersebut, Presiden tak lupa memberikan apresiasi terhadap capaian lain yang berhasil ditunjukkan jajarannya. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu sebelumnya, Polri bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak-pihak terkait lainnya berhasil mengungkap penyelundupan sabu seberat satu ton di dermaga eks Hotel Mandalika, Serang, Banten.

"Ini juga sebuah penangkapan yang sangat besar dan kita harapkan hal-hal seperti ini terus didorong agar negara kita Indonesia terhindar dari darurat narkoba," ujarnya sekaligus mengakhiri pengantar. ***