Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
19 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
11 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
3
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
19 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
4
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
11 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
5
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
6
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
20 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Home  /  Berita  /  Balai Kota

BKN Usulkan Tak Ada Lagi Pengangkatan PNS untuk Guru dan Bidan

BKN Usulkan Tak Ada Lagi Pengangkatan PNS untuk Guru dan Bidan
Bidan desa Nurul Indawati (kiri) dibantu bidan mandiri Rurita (kanan) menimbang balita di Dusun Nampu, Jombang. (republika.co.id)
Jum'at, 21 Juli 2017 15:24 WIB
JAKARTA - Ada kabar buruk bagi guru dan bidan yang berharap jadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengusulkan wacana membuka formasi untuk guru dan bidan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

BKN beranggapan guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tetapi cukup P3K.

''Guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS, tapi cukup P3K,'' kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam keterangan tertulis yang diterima repubika.co.id, Jumat (21/7).

Bima mengatakan usulan itu berdasarkan sejumlah pertimbangan. Yakni banyaknya guru atau bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS.

Kedua, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dan untuk menghindari terulangnya fenomena kepala daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Bima mengatakan, selama ini usulan pindah tugas itu justru membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata.

Padahal, selama ini pengangkatan guru dan bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.  

Bima mengatakan, status P3K menempatkan bidan dan guru sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja. Sebab, kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan. ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Balai Kota, GoNews Group
wwwwww