Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
14 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
6 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
3
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
15 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
13 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
14 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
6
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
6 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Home  /  Berita  /  Parlemen

John Pieris: Kalau 10 Parpol Sudah Otomatis Lolos, Caleg DPD Lama Harusnya Tidak Diverifikasi KPU Lagi

John Pieris: Kalau 10 Parpol Sudah Otomatis Lolos, Caleg DPD Lama Harusnya Tidak Diverifikasi KPU Lagi
Diskusi publik press room DPR. (Muslikhin/GoNews.co)
Rabu, 19 Juli 2017 21:33 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI John Pieris berharap RUU Pemilu yang akan disahkan pada Kamis (20/7/2017) tidak memverifikasi calon legislatif (caleg) DPD RI yang lama, yang duduk di parlemen.

Menurutnya, yang harus diverfikasi hanya Caleg DPD yang baru. Sama halnya dengan 10 Parpol yang ada di DPR RI ini tidak diverifikasi, dan sebaliknya parpol baru di luar DPR diverifikasi.

"Kalau 10 Parpol yang sudah masuk DPR RI tidak diverifikasi, maka seharusnya Caleg DPD RI yang sudah duduk di DPD RI juga tidak diverfikasi. Kecuali bagi Caleg DPD RI yang baru," ujar senator asal Dapil Maluku Utara itu dalam dialog kenegaraan ‘RUU Pemilu dan Perwujudan Keseimbangan Kewenangan DPR dan DPD’ bersama anggota Pansus RUU Pemilu Nizar Zahro dan pakar hukum UI Satya Arinanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Dirinya juga mengatakan, seharusnya juga tidak ada Caleg DPD RI yang diseleksi melalui Pansel (Panitia Seleksi) yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Seperti usulan DPR sebelumnya.

"Kalau itu terjadi, maka akan terjadi money politics yang luas biasa. Sehingga mereka yang bermodal besar saja yang akan lolos menjadi Caleg DPD RI," ujarnya.

Dia meminta jika anggota DPR RI bertambah dari 560 menjadi 575 orang atau tambah 15 orang, sebaiknya anggota DPD RI juga bertambah dari 4 menjadi 5 orang di setiap provinsinya. Untuk pimpinan DPD dari 3 menjadi 5 orang.

"Kalau anggota DPR terus bertambah, anggota DPD RI juga harus bertambah. Kalau tidak, maka daerah bisa keteteran, makin berat tugasnya. Apalagi daerah otonomi baru (DOB) terus berkembang," jelas John.

Namun demikian John juga mendukung ambang batas pencapresan itu 20 %, sehingga akan muncul hanya 2 pasangan Capres-Cawapres.

"Saya setuju jika calonnya hanya Jokowi Vs Prabowo. Hal itu sebagai langkah konsolidasi demokrasi yang efektif. Kalau nol persen di negara mana pun di dunia ini sebagai suatu kemunduran," pungkasnya. ***

wwwwww