Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
12 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
4 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
3
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
14 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
4
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
12 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
5
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
13 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
6
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
5 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Oalah..., Ternyata Izin Ormas GMBI Sudah Kedaluwarsa Sejak November 2016

Oalah..., Ternyata Izin Ormas GMBI Sudah Kedaluwarsa Sejak November 2016
Massa ormas GMBI. (istimewa)
Senin, 16 Januari 2017 15:46 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kepala Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pemkot Tasik Deny Diyana menyebut izin ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sudah habis masa berlakunya saat ini. Sebab izin mereka hanya berlaku sampai 30 Oktober 2016. 

Denny mengatakan akan menindaklanjuti kedaluwarsa izin dengan melakukan pemanggilan terhadap pengurus GMBI Kota Tasik. Berdasarkan mekanisme ormas lewat Undang-Undang no 17 tahun 2013 menyebut tak bisa dilakukan pembubaran secara langsung.

Perlu pendekatan persuasif dan teguran sebelum menempuh opsi pembubaran. Langkah pembubaran pun hanya bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM lantaran Kesbangpol hanya bisa membekukan saja.

"Kami berkewajiban pendekatan persuasif dan teguran secara tertulis. Kami akan panggil (GMBI Kota Tasik). Pembubaran bukan di wilayah kami tapi Kemenkumham namun kita hanya bisa sampai pembekuan ormas," katanya pada wartawan, Senin (16/1).

Ke depannya, ia menjanjikan akan memberi teguran tertulis ke GMBI untuk mengurus perizinan mereka. Jika teguran itu diindahkan maka akan diteruskan dengan teguran kedua dan ketiga. "Masing-masing teguran berlaku satu bulan sejak tanggal terbit, berarti ada waktu tiga bulan lagi buat mereka," ujarnya.

Di sisi lain, meski tak berizin, pihak Kesbangpol tak bisa melarang kegiatan GMBI di kota Tasik jika hendak berkumpul. Sebab, kebebasan berkumpul dan berserikat sudah diatur oleh konstitusi. "Dalam UUD 1945 disebutkan soal kebebasan berkumpul dan berserikat, jadi kami tak bisa melarang mereka berkumpul walau tak lagi berizin ormasnya," ucapnya. ***

wwwwww