Limapuluh Kota Terima Penghargaan National Procurement Award

SARILAMAK- Kabupaten  Limapuluh Kota kembali mengukir prestasi. Usai menerima anugerah Kawastara Pawitra dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena dinilai beritegritas dalam penyiapan calon kepala sekolah di Solo 15 Oktober lalu, kini Kabupaten Limapuluh Kota mendapatkan penghargaan ‘National Procurement Award 2016’ (NPA-2016) dengan Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diperoleh Kabupaten Limapuluh Kota, karena Bupati Ir. Irfendi Arbi,MP dinilai memiliki komitmen yang tinggi dalam penerapan standarisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui LPSE e-procurement di Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota.

Penghargaan bergengsi itu diterima langsung Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dari Kepala LKPP Republik Indonesia Agus Prabowo di Balai Kartini, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/11).

Kepada wartawan Bupati Irfendi mengaku penghargaan ini merupakan prestasi berbagai pihak di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurutnya, anugerah itu akan menjadi motivasi bagi Pemkab Limapuluh Kota untuk lebih komit dalam pemye­lenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan akuntabel.

“Prestasi ini milik Kabupaten Limapuluh Kota. Ini diraih karena komitmen dan berkat kerja keras kita semua terutama di bidang LPSE. Kita berharap penghargaan ini memotivasi kita untuk tampil lebih baik lagi ke depannya demi memajuan dan mensejahterakan masyarakat serta daerah,” papar putera Koto Tangah Simalanggang itu.

Atas penghargaan itu, Irfendi berterimakasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dan bekerja keras di bidang LPSE di daerah ini. Ia meyakinkan, anugerah yang diperoleh membuktikan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di daerah ini telah terlaksana sesuai regulasi yang ada.

“Penghargaan ini saya persembahkan buat masyarakat Limapuluh Kota dan Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja secara sungguh-sungguh,” ujar Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi mengajak seluruh jajaran Pemkab Limapuluh Kota untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu ia juga meminta semua aparatur di daerah ini mendukung semua kebijakan pemerintah dan selalu siap untuk bekerja keras.

“Mari kita tingkatkan kinerja kita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan motto kerja, kerja dan kerja,” tekan Irfendi.

Menurutnya, Pemkab Limapuluh Kota ke depan akan terus meningkatkan standar sistem manajemen pengamanan informasi LPSE. Caranya antara lain dengan penambahan fitur, peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi.

“Kita akan terus menyokong LPSE demi terwujudnnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersih transparan dan akuntabel,” yakin Irfendi.

Irfendi berharap kepada seluruh aparatur yang mengelola LPSE di daerahnya untuk terus memberikan dan menyajikan yang terbaik. Ia juga berjanji akan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa di daerah ini.

“LPSE akan kita pantau terus. Dengan adanya penghargaan bukan berarti kita puas dan membiarkan LPSE tidak terawasi,” tuntas Irfendi sembari mengingatkan tidak mau cepat puas karena cepat puas merupakan salahsatu godaan dalam bekerja.

Sebelumnya Kepala LKPP RI Agus Prabowo mengapresiasi LPSE yang memiliki komitmen tinggi dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaaan secara elektronik. Ia menyebut, hingga kini belum semua LPSE yang mampu memenuhi 17 standarisasi yang ditetapkan oleh LKPP Republik Indonesia.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.

Dikatakan, sebelum memberikan penghargaan, LKPP sudah mengecek sejumlah item standarisasi  pelaksanaan LPSE daerah ini. Item itu antara lain kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan asset, standar pengelolaan resiko, standar pengelolaan layanan help desk, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan kapasitas, standar pengelolaan sumberdaya manusia dan lainnya.***