PLN Sering Padam, DPD RI Berikan Warning Khusus Jelang Bulan Ramadan

JAKARTA- Masih dilakukannya pemadaman bergilir oleh PLN hampir seluruh Indonesia membuat prihatin anggota Komite 2 DPD RI, Hj. Rubaety Erlita Prabasa. Khusus Kalbar, PLN diminta untuk melakukan berbagai upaya agar tidak ada lagi pemadaman, terutama pada saat bulan Ramadan nanti.

“Kami prihatin dengan kondisi kelistrikan di Kalimantan barat meskipun saya tahu kondisi tersebut terjadi juga di wilayah yang lain. Harus ada upaya yang lebih konkrit dari PLN agar tidak ada lagi pemadaman dalam waktu dekat terutama menjelang dan selama bulan suci Ramadan,” ungkap Rubaety pada Rapat Dengar Pendapat DPD RI dengan Direktur PT. PLN Regional Jawa-Bali dan Kalimantan yang dihelat di Gedung GBHN Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2016).

Upaya yang harus dilakukan PLN diantaranya menurut Rubaety dengan menyediakan genset tambahan maupun tidak melakukan pemeliharaan mesin selama bulan Ramadan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga pasokan listrik kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah.

“Masyarakat akan terganggu apabila PLN mematikan listriknya pada bulan tersebut, apalagi jika dilakukan pada saat menjelang sahur dan berbuka. Hal ini agar menjadi perhatian PLN Wilayah Kalbar, apalagi direktur PLN Regional tadi menyatakan bahwa per 1 Juni PLN tidak melakukan pemeliharaan pembangkit agar tidak terjadi pemadaman,” tegasnya.

Ditambahkannya lagi, bahwa saat ini telah masuk listrik dari Malaysia berkekuatan 90 MW. Dampak dari interkoneksi ini menambah daya terpasang di Kalbar. Masuknya listrik PLN kerjasama PLN dengan Sesco Malaysia, PLN mengatakan surplus daya sehingga tidak aka nada lagi pemadaman di Pontianak, Mempawah, Bengkayang, Singkawang, Sambas, Kubu Raya. Tambahan suplai listrik dari Malaysia membuat daya mampu PLN di Kalbar kini meningkat hingga 325 MW, di atas beban puncak sebesar 307 MW.

“Namun nyatanya masih ditemui pemadaman listrik di Kalbar. Yang terjadi tidak sesuai dengan yang diungkapkan PLN di media. Kami berharap agar jangan lagi membohongi masyarakat,” tegas dia.

Rapat Dengar Pendapat DPD RI dengan Direktur PT. PLN Regional Jawa-Bali dan Kalimantan merupakan rangkaian RDP Komite II DPD RI dengan Direktur Regional PT.PLN Se Indonesia yang dibagi menjadi tiga regional yakni Indonesia Barat, Tengah dan Timur yang mengikut sertakan Pemerintah Daerah bersangkutan. Rapat ini dilakukan menindaklanjuti Raker Komite II DPD RI dengan Dirut PT. PLN pada masa sidang sebelumnya. Selain itu merupakan tindaklanjut dari aspirasi masyarakat di daerah pada saat masa reses yang masih mengeluhkan minimnya tingkat pelayanan PT. PLN.

Dalam RPD tersebut hadir perwakilan kepala daerah dari Seluruh Indonesia. Dari Kalimantan Barat hadir diantaranya Bupati Kapuas Hulu, Bupati Kayong Utara, Wakil Bupati Bengkayang, Asisten II Sintang, Kadis Distamben Ketapang, Kabid Kelistrikan Dis ESDM Sanggau, Kadis Bina Marga, SDA dan ESDM Kota Singkawang, Kadis ESDM Kayong Utara, Kabid Distamben Ketapang. Sedangkan PLN dihadiri Direktur Regional Jawa-Bali, Direktur Bisnis Regional Kalimantan dan General Manajer PLN Wilayah se Jawa-Bali dan Kalimantan.

PT. PLN diwakili oleh Direktur Bisnis Regional Kalimantan, Djoko Rahardjo Abumanan dalam RDP tersebut mengatakan per tanggal 1 Juni 2016 PLN memerintahkan seluruh Wilayah untuk tidak melakukan perawatan selama bulan Ramadhan untuk menghindari terjadinya pemadaman.“Kami berusahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kita memerlukan kerjasama yang kuat dan cerdas untuk mengejar keteringgalan kita dari pulau jawa,” ujarnya.

Sementara itu pada pertemuan sepakat membentuk tim kecil melibatkan anggota DPD RI masing-masing, untuk mensosialisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun mencarikan solusi masalah terkait kelistrikan. Serta PT PLN diharuskan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah menangani masalah kelistrikan guna menjamin ketersediaan listrik di daerah. Serta meminta PLN menjamin ketersediaan listrik selama bulan Ramadhan. Setelah RDP ini Komite II DPD RI akan kembali memanggil Dirut PLN guna menindaklanjuti hasil rapat. ***