Bila Anggaran SKPD Dirasionalisasi, Wabup Ferizal Yakin Ada Penghematan Hingga Rp 100 M

LIMAPULUH KOTA- Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan menilai sejumlah SKPD perlu melakukan rasionalisasi anggaran. Bila anggaran seluruh SKPD dirasionalisasi, ia yakin akan ada penghematan hingga Rp100 milyar.

            Hal itu disampaikan Ferizal dalam arahannya pada apel pagi pegawai di lingkungan kantor bupati setempat, Selasa (5/4).

“Logika berpikir saya, kita tidak mungkin meningkatkan target PAD sebesar Rp70 milyar. Sebab untuk meningkatkan PAD butuh perangkat lunak sepereti regulasi, apalagi dengan tata kerja seperti sekarang. Salahsatu upaya yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan rasionalisasi,” ungkap Ferizal.

Dari kajiannya, Ferizal yakin dari enam SKPD saja akan bisa menghebat anggaran sebesar Rp40 milyar sampai Rp60 milyar. Ke-enam SKPD itu adalah DPPKAD, Bappeda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD dan Inspektorat.

            “Untuk tahap awal kita mulai dari enam SKPD dulu yang masing-masingnya DPPKAD, Bappeda, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD dan Inspektorat. Dari enam SKPD itu saya yakin akan ada penghematan sebesar Rp40 sampai Rp50 milyar,” ujar Ferizal.

Bahkan dari DPPKAD saja, ia yakin akan diperoleh penghematan dari semula sebesar Rp27 milyar bisa dikurangi menjadi Rp19,3 milyar.

“Dalam Renja awal DPPKAD mengajukan sebanyak Rp27 milyar lebih, setelah Wakil Bupati melaksanakan pengendalian dan pemeriksaan dengan sendirinya turun menjadi Rp19,3 Milyar. Jadi ada penghematan sebanyak Rp8 milyar,” papar Ferizal.

Bila goyang lagi, lanjutnya, ia yakin dari enam SKPD itu akan bisa diperoleh penghematan hingga Rp100 milyar. Untuk itu ia mengingatkan setiap SKPD seyokyanya dapat mempertahankan, meyakinkan dan memperhitungkan dengan sebaik-baiknya.

Ini bukan dalam kontek mencari-cari kelemahan. Kalau memang ada kegiatan yang tidak tertampung dan harus dilaksanakan, akan kita dukung sepanjang pejabatnya mampu mempresentasikan dan mempertahankan serta memperdebatkannya.

 “Dalam rasionalisasi tidak selalu akan ada pemotongan anggaran pada SKPD, sebaliknya bisa saja akan ada penambahan sepanjang anggarannya rasional dan betul-betul dibutuhkan,” tutur Ferizal.

Lebih lanjut Ferizal mengatakan, tidak ingin masyarakat menilai anggaran di daerah ini bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, tahun 2017 mendatang menurutnya harus ada informasi perkembangan APBD di seluruh nagari bahkan jorong-jorong di daerah ini.***