Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
Nasional
18 jam yang lalu
Sidang Ijazah di PTUN Bergulir, Anggota DPR Minta Wapres Gibran Segera Mundur
2
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
Nasional
10 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Raka Ajukan Pengunduran Diri Wapres, Alasan Putusan MK Terkuak
3
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
Nasional
17 jam yang lalu
Disorot ICW Terkait Pengadaan Jasa Influencer Rp14,6 Miliar, Manajemen RANS Buka Suara
4
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
Kabar Bertuah
19 jam yang lalu
Urai Kemacetan Pekanbaru, Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Simpang Panam
5
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
Nasional
10 jam yang lalu
Usai Temui Prabowo di Halim, Mensesneg Benarkan Gibran Mundur dari Pemerintahan
6
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Kabar Bertuah
18 jam yang lalu
Fortuner Hantam Truk Parkir di Tol Pekanbaru - Dumai KM 9, Satu Penumpang Tewas di Tempat
Home  /  Berita  /  Pasar & Niaga
Dari Kepentingan Politik hingga Perebutan RSPO dan ISPO

Terungkap, Kongkalikong Korporasi Sawit

Senin, 11 Januari 2016 15:16 WIB
Penulis: Syafri Ario
terungkap-kongkalikong-korporasi-sawit
PEKANBARU - Ternyata untuk mendapatkan RSPO dan ISPO itu susah sekali, karena untuk mendapatkannya tak hanya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan RSPO dan ISPO, tetapi juga ada unsur persaingan usaha di dalamnya.

Hal itu terungkap saat wartawan GoRiau.com berbincang-bincang dengan oknum mantan Humas dari perusahaan sawit milik Malaysia, Minamas Plantation.

Kata, humas tersebut, RSPO adalah milik Malaysia, sedangkan ISPO adalah hasil bentukan Group Astra Internasional dari Indonesia. "Sehingga, perusahaan yang berasal dari Malaysia akan mudah untuk mendapatkan RSPO, namun, sulit untuk mendapatkan ISPO," ujarnya, pada saat perbincangan itu baru-baru ini.

Seperti diketahui, perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, dituntut harus menerapkan dan bersertifikat RSPO dan ISPO. Hal tersebut berdasarkan tuntutan pembeli / buyer (Supermarket terbesar di Swiss “Migros”) , LSM dan pemerintah.

Kewajiban menerapkan ISPO juga sesuai dengan PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/Permentan/OT.140/3/2011, bahwa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan ISPO.

Kemudian, ia juga mengungkapkan apabila terjadi kasus lahan juga dicampuri unsur politik.

Kata oknum tersebut, untuk mendapatkan program plasma dari perusahaan, peran kepala daerah untuk menekan perusahaan sangat berpengaruh, sehingga, perusahaan terpaksa harus lebih mengutamakan orang-orang dekat kepala daerah tersebut untuk diberikan lahan plasma.

Meskipun, pemerintah sendiri bertugas sebagai pengawas terhadap penerapan Permentan No 26 tahun 2007 pasal 11 tentang kewajiban membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan ***

Kategori:Pasar & Niaga
wwwwww