Gelombang PHK Mengintai, Disnaker Pekanbaru Kebanjiran Aduan Sengketa Karyawan

PEKANBARU – Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) tampaknya masih menjadi momok bagi kalangan pekerja. Belakangan ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru menerima gelombang laporan pengaduan terkait perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan pihak perusahaan penanggung jawab.

Menghadapi tingginya angka keluhan tersebut, Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang memaparkan bahwa institusinya saat ini memusatkan perhatian pada mediasi sengketa, terutama bagi nasib buruh yang mendadak dirumahkan atau diputus kontrak secara sepihak.

"Kita lebih banyak berfokus pada penyelesaian hubungan industrialnya. Misalnya saat ada pekerja yang di-PHK atau diberhentikan," terang Iwan, Selasa (11/12/2026).

Ia menguraikan, wewenang penindakan dan pengawasan sejatinya berada di bawah kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau. Oleh sebab itu, Pemkot Pekanbaru berperan sebagai pintu pertama yang menampung keluh kesah pekerja untuk kemudian disinkronkan ke tingkat provinsi.

"Fungsi pengawasan itu adanya di dinas provinsi. Jadi setiap laporan yang kita terima, nanti langsung diteruskan dan dikomunikasikan ke sana. Kami juga sudah menyiapkan kanal khusus untuk menampung aduan tersebut," urainya.

Sepanjang periode ini, Iwan mencatat jumlah sengketa yang masuk ke mejanya cukup signifikan. Meski belum merinci angka pasti, ia memastikan jajarannya tengah memproses berbagai aduan, di mana tidak sedikit pula yang telah rampung dan berhasil diselesaikan lewat jalur musyawarah mufakat. Pihaknya berencana membeberkan akumulasi data penanganan perselisihan ini pada penghujung tahun.

"Sudah banyak laporan yang masuk. Yang jelas saat ini masih banyak kasus yang sedang berproses. Namun, banyak juga yang sudah berhasil kita fasilitasi, kita mediasi, dan menemukan titik terang," bebernya.

Guna mencegah berulangnya sengketa serupa pada masa mendatang, Iwan mengingatkan seluruh korporasi yang beroperasi di wilayah Pekanbaru agar patuh pada regulasi ketenagakerjaan. Kepastian hukum tertulis dinilai mutlak untuk menekan potensi perselisihan antara atasan dan bawahan.

"Ikuti apa yang menjadi hak karyawan dan sampaikan kewajibannya secara transparan. Makanya setiap perusahaan wajib menyusun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Berkas ini harus dicatatkan di Disnaker supaya hak serta kewajiban kedua belah pihak terlindungi dan jauh lebih jelas," pungkasnya. ***