Fokus Kebutuhan Warga, Pemkot Pekanbaru Bakal Tunda Program tak Berdampak di APBD 2027

PEKANBARU – Masyarakat Kota Pekanbaru dapat menaruh harapan lebih pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mendatang. Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru kini mulai memperketat saringan usulan program kerja dari setiap instansi, dengan mengambil langkah tegas menunda kegiatan yang dinilai minim manfaat langsung bagi hajat hidup orang banyak.

Langkah penyisiran alokasi dana ini merupakan perwujudan dari visi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang menginginkan setiap rupiah dari kas daerah berputar utuh untuk kebutuhan riil warga. Guna mewujudkan hal tersebut, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyelaraskan rencana kerjanya dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin membeberkan bahwa draf APBD 2027 saat ini masih berada di meja pembahasan. Pihaknya terus menajamkan arah kebijakan pembiayaan agar benar-benar bermuara pada kesejahteraan publik.

"Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," urai pejabat yang akrab disapa Ami tersebut, Rabu (11/11/2026).

Sebelum mematok angka pengeluaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) secara cermat menghitung daya tahan keuangan kota. Mereka menakar seluruh potensi pemasukan secara saksama sebelum melangkah pada penyusunan porsi belanja yang akan dibahas bersama anggota legislatif.

"Setelah kemampuan keuangan diketahui, barulah kita menyusun rancangan belanja yang disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus memberikan dampak nyata. Sesuai arahan Pak Wali Kota, konsep yang kita usung adalah APBD Berdampak," terang Zulhelmi.

Dengan skema APBD Berdampak ini, Pemkot Pekanbaru akan jauh lebih selektif. Pihak eksekutif tidak segan menunda pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sekadar pendukung atau administratif semata. Kebijakan rasionalisasi ini diambil demi menjaga ruang fiskal daerah agar tetap tangguh dalam membiayai program-program vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.

"Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru," pungkasnya. ***