Kepala BGN Sudaryono Janji Sikat Praktik 'Hanky Panky' Program Gizi

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan penerapan sanksi tanpa kompromi terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi dalam eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjamin tidak akan ada celah bagi tindakan manipulatif yang berpotensi merugikan keuangan negara di lingkungan instansinya.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung usai dirinya menerima mandat pengelolaan lembaga baru pemerintah tersebut. Ia meminta dukungan publik agar pengalokasian dana program berjalan tepat sasaran.

"Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi dan hanky panky dan copet-copetan sebagaimana yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Digitalisasi dan Transparansi Tata Kelola

Langkah awal yang menjadi prioritas Sudaryono adalah membenahi infrastruktur tata kelola di tubuh BGN. Seluruh alur kerja dan distribusi anggaran harus dilakukan secara terbuka karena menyangkut dana publik yang dialokasikan khusus untuk anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

Guna mencegah kebocoran anggaran, ia berencana menerapkan sistem pencatatan digital yang dapat melacak setiap transaksi keuangan.

"Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang," paparnya.

Peringatan Keras Pencatutan Nama

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono memberikan peringatan tegas kepada individu atau kelompok yang berniat memanfaatkan kedekatan personal guna meraup keuntungan dari proyek MBG. Ia secara terbuka menyatakan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk keluarga maupun kolega, yang mencoba menjadi calo proyek.

"Dan saya ingin menyampaikan bahwa di sebagai saya sebagai kepala ini kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa barangkali dengan imbalan ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar," tegasnya.

Ia bahkan menginstruksikan masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika menemukan praktik lancung tersebut di lapangan. Semua urusan birokrasi, menurutnya, harus diselesaikan melalui instrumen resmi kelembagaan.

"Saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap," tutupnya.***