Gantikan Nanik Deyang, Sudaryono Dilantik Jadi Kepala BGN di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026). Pengangkatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN ini mengharuskan Sudaryono melepaskan jabatannya sebagai Wakil Menteri Pertanian agar berfokus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memastikan pejabat baru tersebut tidak akan merangkap jabatan. Proses pencarian figur pengganti untuk memimpin instansi strategis ini diakuinya bukan hal yang mudah sebelum akhirnya pilihan dijatuhkan kepada Sudaryono.

"Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala Badan Gizi Nasional adalah Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Kekosongan kursi pimpinan BGN terjadi setelah Nanik S Deyang memutuskan mundur untuk memprioritaskan pemulihan kesehatannya akibat penyakit jantung. Melalui media sosial resminya, ia menyampaikan rencana keberangkatannya ke luar negeri guna mendapatkan perawatan medis intensif sekaligus mencari opini medis kedua tanpa meragukan fasilitas maupun tenaga kesehatan domestik.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk second opinion," urainya.

Transisi kepemimpinan di tubuh BGN ini langsung mendapat atensi dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mengingatkan agar pergantian ini dijadikan momentum perbaikan tata kelola operasional program MBG di lapangan. Ia menyoroti sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini, mulai dari kendala distribusi, dugaan konflik kepentingan, hingga rentetan laporan kasus keracunan massal.

"Harus berani melakukan evaluasi dan redesain program agar lebih tepat sasaran, lebih aman, lebih akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan fiskal negara," tegasnya sembari mendoakan kelancaran pengobatan pejabat sebelumnya.

Ia memastikan Komisi IX DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan demi menjamin keselamatan pangan masyarakat dan memastikan tingkat kelayakan operasional program unggulan pemerintah tersebut.

"Yang terpenting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi apakah rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini secara aman, efektif, dan berkelanjutan," pungkasnya.***