Ditanya Cabor Dualisme Yang Berhak Laksanakan PON 2028, Jamdatun: Perlu Ada Evaluasi

JAKARTA – Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat yang berlangsung di Kantor Kemenpora Jakarta, Rabu (1/7/2026) kemarin, tidak hanya fokus membahas tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII/2028. Namun, masalah dualisme induk organisasi olahraga ikut dibahas.

Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna ketika ditanyakan terkait induk organisasi yang berhak sebagai panitia dan menggunakan dana APBN untuk PON 2028 apakah berpatokan pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 8 Tahun 2026.

Dalam Permenpora tersebut diatur pada pasal 105 ayat 1 disebutkan IOCO (Induk Organisasi Cabang Olahraga) dalam mendapatkan afiliasi, pengakuan atau bagian dari federasi internasional dan/atau Komite Olimpiade Indonesia.

Pada ayat 2, afiliasi, pengakuan atau istilah lainnya untuk menjadi anggota atau bagian dari federasi internasional dan/atau komite olimpiade internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diperoleh oleh IOCO berdasarkan surat dukungan, rekomendasi, pengakuan, atau sebutan lain dari Komite Olimpiade Indonesia.

“Tadi sempat kami diskusikan juga bahwa kalau seperti yang disampaikan tadi kan perlu ada evaluasi. Jadi kalau memang ada kebijakan yang hendak ditetapkan, tentu kami semua ini mendukung hasil evaluasi yang kemudian kita tetapkan tata kelolanya. Dan, kita sama-sama dengan BPKP kita akan mengawal tata kelolanya,” kata Narendra yang hadir bersama Deputi Bidang Pengawaswan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Susilo Widiantoro.

“Jadi kalau tadi apakah ini tetap gunakan yang lama atau ditetapkan yang baru, itu nanti menunggu hasil evaluasi yang kita akan lakukan,” tambahnya.

Menpora Erick Thohir mengakui dualisme tidak hanya terjadi di dunia olahraga tetapi juga di organisasi kepemudaan. “Kalau saya prinsipnya tidak hanya di olahraga ya, di kepemudaan pun seperti itu. Bahwa beberapa organisasi kepemudaan pun, KNPI pecah tujuh, ada kemarin saya dapat laporan tambahan lagi organisasi kepemudaan titik-titik pecah dua, yang baru lagi ada yang pecah. Ya bagaimana kalau kita ingin membangun pemuda masa depan apalagi 100 tahun ini 1928 kan 2028 ini 100 tahun Sumpah Pemuda,” katanya.

“Mesti ada roadmap baru mengenai kepemudaan ke depan untuk kita bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Nah sama di olahraga juga tentu saya, KONI, KOI sedang terus konsolidasi seperti apa jalan keluar. Yang penting pada hari ini ketika ada event-event, atlet nggak boleh dikorbankan,” tambahnya.

Seperti diketahui ada dualisme kepengurusan tiga cabang olahraga olimpiade yakni tinju, anggar, dan tenis meja. Di tinju, ada PP Pertina pimpinan Hillary Brigitta Lasut yang tercatat sebagai anggota KONI Pusat dan Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) pimpinan Ray Zulham Farras Nugraha tercatat sebagai anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) dan Federasi Internasionall (World Boxing).

Di cabor, anggar ada Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) pimpinan Agus Suparmanto tercatat sebagai anggota KONI Pusat dan PB IKASI pimpinan Amir Yanto tercatat sebagai anggota KOI/NOC Indonesia dan Federasi Internasional (FIE).

Dan, di tenis meja ada Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) pimpinan Pieter Layardi anggota KONI Pusat, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) pimpinan Oegroseno yang sudah dikeluarkan dari anggota NOC Indonesia, dan Indonesian Ping Pong League (IPL) pimpinan Petrus Reinhard Golose tercatat sebagai anggota KOI/NOC Indonesia dan Federasi Internasional (ITTF). ***