Harga Impor Dimainkan, Menkeu Purbaya Siapkan Tagihan Pajak Lebih Besar

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan komitmennya memberantas praktik manipulasi nilai impor atau under-invoicing yang selama ini dinilai merugikan penerimaan negara. Pemerintah kini mengantongi data kuat untuk menagih tambahan pajak hingga lebih dari 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai melantik Pejabat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan, pengawasan impor kini jauh lebih ketat seiring pemanfaatan sistem data terpadu.

“Sekarang kita sudah pakai Lembaga National Single Window. Data pengapalan kelihatan under-invoicing-nya. Harganya setengah dari harga tujuan. Pajaknya bisa kita tagih tambahan 50 persen lebih. Sudah terbukti, tinggal dikejar,” katanya.

Menurut Purbaya, perbedaan mencolok antara harga barang di negara asal dan harga yang dilaporkan saat masuk ke Indonesia menjadi indikator kuat adanya manipulasi. Celah inilah yang selama ini dimanfaatkan untuk menekan kewajiban pajak.

Untuk memperkuat penindakan, pemerintah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan serta data lintas negara. Data tersebut diperoleh dari negara tujuan maupun mitra dagang Indonesia sehingga perbandingan harga dapat dilakukan secara akurat.

“Kita pakai AI dan data lintas negara. Kita beli data negara tujuan. Praktik under-invoicing sudah terdeteksi jelas,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 10 perusahaan sudah terindikasi melakukan praktik tersebut. Angka itu diperkirakan terus bertambah seiring perluasan pengawasan dan pendalaman data oleh otoritas pajak.

“Yang di tangan kita sekarang sekitar 10 perusahaan dan akan bertambah,” tambahnya.

Purbaya berharap langkah tegas ini tidak hanya mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak impor, tetapi juga menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan transparan bagi pelaku usaha yang patuh aturan. ***