Mafia Migas Berulang, Sudirman Said Soroti Komitmen Pimpinan Negara

JAKARTA – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, kembali menyoroti kuatnya peran keputusan politik dalam upaya pemberantasan mafia minyak dan gas bumi. Menurutnya, tanpa dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara, penegakan hukum di sektor migas akan selalu berhenti di tengah jalan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman usai memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi untuk kedua kalinya, Senin (19/1/2026). Ia menyebut keterangannya kepada penyidik berangkat dari pengalaman langsung saat dipercaya mengemban jabatan strategis di sektor energi.

“Kehadiran saya di sini adalah bagian dari tanggung jawab kepada negara. Saya sampaikan apa yang saya lihat, alami, dan upayakan ketika menjalankan amanah,” ujarnya.

Sudirman mengingatkan, dirinya dua kali mendapat mandat untuk membenahi tata kelola migas. Pertama, ketika menjabat Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain Pertamina periode 2008–2009. Kedua, saat dipercaya sebagai Menteri ESDM pada 2014–2016. Namun, dua upaya tersebut tidak berujung tuntas.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya regulasi atau perangkat teknis. Ia justru menilai problem terbesar ada pada keberanian politik yang tidak konsisten dalam menyentuh kepentingan besar di balik sektor migas.

“Kalau hanya soal teknis, itu bisa dibereskan. Tapi mafia migas menyentuh kepentingan besar. Tanpa kemauan politik yang bulat, upaya itu selalu terhenti,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat praktik mafia migas terus berulang dari waktu ke waktu. Modus dan aktor bisa berganti, tetapi pola dasarnya tetap sama karena akar persoalan tidak disentuh secara serius. 

Sudirman juga mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat Menteri ESDM, ia telah menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Joko Widodo. Pertemuan itu berlangsung pada 26 Oktober 2014, tak lama setelah pelantikannya.

“Sejak awal saya sampaikan, pemberantasan mafia migas bukan sekadar soal tata kelola. Ini soal arah dan keberanian kepemimpinan negara,” ujarnya.

Ia berharap proses hukum yang kini berjalan dapat menjadi momentum untuk membuka persoalan migas secara lebih transparan. Tanpa langkah menyeluruh dan konsisten, Sudirman menilai mafia migas akan terus menjadi masalah laten yang membebani negara. ***