Satgas DPR Menetap di Aceh, Kementerian Diminta Ikut Turun ke Lapangan

JAKARTA – DPR RI mengambil langkah kerja langsung di daerah dalam pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, DPR memutuskan berkantor di Aceh agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lebih efektif serta sesuai kebutuhan warga terdampak.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan keberadaan Satgas di wilayah terdampak penting untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan berada di lapangan, DPR dapat memastikan program pemulihan tidak terhambat proses administratif yang berlapis.

“Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah, Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat tersebut, DPR mendorong kementerian dan lembaga terkait menugaskan perwakilan untuk ikut berkantor di Aceh selama masa pemulihan. Kehadiran langsung dinilai memudahkan sinkronisasi program antar-instansi.

“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing 1 untuk ikut berkantor di sini,” katanya.

Rapat koordinasi pemulihan pascabencana banjir dan longsor itu digelar untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga BUMN. Pertemuan dipimpin Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Dasco menilai penanganan tanggap darurat sebelumnya telah melibatkan banyak pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan. Namun, tahap pemulihan membutuhkan koordinasi yang lebih terfokus agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita menyadari bahwa setelah penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, Polri, Pemda, dan relawan telah bekerja keras, sehingga dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani,” ungkapnya.

Ia menegaskan, sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN menjadi faktor penting agar anggaran digunakan secara efisien dan tidak terjadi duplikasi program pemulihan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil BP BUMN, Wakil Menteri Komunikasi Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan Raffi Ahmad, serta jajaran pimpinan BUMN, termasuk Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN. ***