Para Raja Properti Bahas Arah Industri, Dorong Hunian Terjangkau dan Hidupkan Pasar Apartemen

JAKARTA – Para pengembang papan atas dan tokoh senior industri properti Indonesia berkumpul dalam forum Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI) untuk membicarakan masa depan sektor perumahan nasional. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Ketua Kehormatan REI, MS Hidayat, Rabu (29/10), itu menjadi ajang konsolidasi ide besar untuk memperkuat dukungan terhadap program pembangunan 3 juta rumah dan memperbaiki iklim bisnis properti yang tengah lesu.

Hadir sekitar 37 tokoh senior REI, termasuk Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, serta sejumlah nama besar seperti James T. Riady, Sugianto Kusuma (Aguan), dan Soelaeman Soemawinata. Mereka duduk bersama membahas tantangan yang menghambat sektor properti, mulai dari regulasi, daya beli masyarakat, hingga biaya hidup di apartemen yang dinilai terlalu tinggi.

“Pertemuan ini bukan hanya temu kangen para senior, tapi langkah konkret memberikan masukan kepada DPP REI dan pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat dan pelaku usaha,” ujar MS Hidayat, Minggu (2/11/2025).

Mantan Menteri Perindustrian RI itu menilai, sektor properti memiliki peran vital dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Properti adalah lokomotif ekonomi karena menggerakkan lebih dari 185 industri pendukung di sektor riil,” ujarnya.

Ketua BPO-REI, Paulus Totok Lusida, menyebut saat ini pemerintah telah memberi sejumlah insentif penting, mulai dari program 3 juta rumah, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah bersubsidi menjadi 350.000 unit tahun depan, hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami juga mengusulkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah sampai Rp500 juta. Bunganya tetap komersial, tapi bebas PPN. Semoga bisa segera disetujui lewat peraturan presiden,” ujarnya. 

Totok juga menyoroti perlunya penyesuaian terhadap aturan hunian berimbang yang mewajibkan pengembang membangun rumah sederhana, menengah, dan mewah dalam satu kawasan. Ia menilai kebijakan ini perlu dibuat lebih fleksibel agar proyek tetap berjalan. “Kita usulkan agar bisa menggunakan skema dana konversi atau membangun di wilayah berbeda, tapi masih dalam satu provinsi,” katanya.

Isu lain yang mengemuka ialah merosotnya pasar apartemen. Biaya service charge dan tarif utilitas yang tinggi membuat banyak masyarakat menengah enggan tinggal di apartemen. Totok mengusulkan agar tarif service charge di apartemen di bawah Rp1 miliar diturunkan menjadi Rp12.000–Rp14.000 per meter persegi.

Soelaeman Soemawinata menambahkan, tarif listrik dan air apartemen yang masih dikategorikan komersial turut memperberat beban penghuni. “Ini tidak adil, karena apartemen sejatinya tempat tinggal, bukan tempat usaha. Pemerintah perlu ubah klasifikasinya agar lebih ringan,” katanya.

Tokoh bisnis James T. Riady dan Sugianto Kusuma (Aguan) menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang dan pemerintah dalam mendukung program perumahan rakyat. “Ada dana Rp130 triliun dalam skema Kredit Program Perumahan dengan bunga rendah. Ini kesempatan bagi anggota REI untuk mempercepat akses rumah bagi masyarakat,” ujar James. 

Sementara Aguan mengajak pengembang turut membantu renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah. “Masih banyak masyarakat tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Kita harus ikut turun tangan memperbaikinya,” ujarnya.

Pertemuan para tokoh properti ini menghasilkan satu kesimpulan kuat: sektor properti Indonesia membutuhkan penyegaran kebijakan agar tetap menjadi penggerak utama ekonomi sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. ***