Prabowo Ingin Negara Tak Rugi Lagi, 100 Ribu Hektare Sawit Ilegal Disita

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas untuk menyelamatkan aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal. Prabowo menginstruksikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengawal Kejaksaan Agung dalam menyita dua lahan perkebunan sawit ilegal seluas 100 ribu hektare yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan 18 tahun lalu, namun belum dieksekusi. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam, Prabowo mengungkapkan keterlambatan eksekusi itu membuat negara kehilangan potensi pendapatan besar dari pengelolaan sumber daya alamnya sendiri.

"Sudah ada putusan Mahkamah Agung sejak 18 tahun lalu untuk menyita dua perkebunan sawit seluas 100 ribu hektare, tapi tidak dieksekusi. Saya perintahkan TNI kawal jaksa, kawal BPK, lindungi mereka, dan sita lahan itu," ujar Prabowo dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap kasus seperti ini tidak hanya tentang keadilan, tapi juga ekonomi nasional. "Kami mengambil alih lahan itu tanpa masalah. Negara harus hadir agar kekayaan alam tidak terus dimonopoli secara ilegal," katanya.

Prabowo menjelaskan, selama ini negara kehilangan pendapatan dari lahan-lahan sawit ilegal yang produktif namun dikuasai oleh korporasi tanpa izin sah. "Sudah terlalu lama aset negara dibiarkan menguap. Ini soal martabat ekonomi bangsa," tegasnya.

Dalam pemaparannya, Prabowo juga menyebut pemerintah kini telah mengambil alih sekitar 3,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal di berbagai daerah. Langkah itu diyakini mampu menambah penerimaan negara sekaligus memperkuat basis ekonomi rakyat.

Selain sektor perkebunan, Prabowo menyoroti kerugian negara akibat penyelundupan timah dari Pulau Bangka dan Belitung. Ia mengungkapkan, sekitar 1.000 tambang timah ilegal beroperasi di wilayah itu dan menyebabkan Indonesia kehilangan hingga 80 persen dari total produksi timah nasional.

"Nilai kerugian akibat penyelundupan itu mencapai miliaran dolar AS. Karena itu saya perintahkan blokade di sekitar Bangka dan Belitung dengan kapal, pesawat, helikopter, dan drone," jelasnya.

Menurut Prabowo, pengawasan ketat yang melibatkan kekuatan TNI berhasil menekan penyelundupan. “Kami temukan satu sampan berisi timah ilegal yang mencoba keluar dari blokade, langsung kami sita. Ini bagian dari disiplin menjaga aset bangsa,” ungkapnya.

Prabowo optimistis kebijakan penyelamatan aset negara di sektor sawit dan tambang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara tahun depan. Ia menilai langkah ini sebagai investasi jangka panjang bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. ***