Saat Gubernur Lain Ribut Terkait Pemotongan TKD, KDM Justru Buktikan Solusi Nyata untuk Rakyat

JAKARTA – Di tengah gelombang protes para kepala daerah terhadap kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tampil dengan sikap berbeda. Ia memilih diam, bukan karena setuju begitu saja, tapi karena lebih percaya pada kerja nyata ketimbang berdebat soal anggaran.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak pantas kalau saya memprotes kebijakan yang ditetapkan pusat,” ujar Dedi dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resminya, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Dedi, seorang gubernur bukan hanya pemimpin daerah otonom yang dipilih rakyat, tetapi juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayahnya. Karena itu, ia memilih fokus menyesuaikan kebijakan di Jawa Barat agar roda pembangunan tetap berjalan meski dana transfer berkurang.

Alih-alih mengeluh, Dedi langsung mengambil langkah efisiensi besar-besaran. Ia memangkas 75 persen biaya perjalanan dinas, mengurangi pengeluaran listrik hingga 50-75 persen, serta menekan anggaran alat tulis kantor dan fasilitas digital yang dianggap tidak mendesak.

“Kami akan meniadakan jamuan makan. Tidak ada lagi makan siang atau malam dalam kegiatan resmi. Tamu yang datang cukup disuguhi air putih. ASN berpuasa, rakyat berpesta,” ujar Dedi.

Langkah penghematan itu, kata Dedi, bukan bentuk pengorbanan, melainkan tanggung jawab moral agar program pembangunan tidak terhenti. “Kalau kita berpangku tangan, pembangunan akan mati. Jadi, lebih baik kami berhemat daripada berhenti bekerja,” tegasnya.

Meski TKD berkurang, Dedi memastikan program pembangunan tetap jalan bahkan meningkat. Pada 2026, anggaran pembangunan jalan dinaikkan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Program rehabilitasi sekolah, perbaikan irigasi, penataan sungai, dan subsidi listrik bagi warga miskin juga tetap dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga tetap memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk membangun ruang perawatan baru di rumah sakit milik provinsi. “Fokus kami adalah menjaga agar rakyat tetap mendapatkan hak dasarnya,” jelas Dedi.

Tak hanya itu, ia juga menyiapkan skema gotong royong antarpegawai dengan iuran Rp1.000 per hari untuk membantu warga kurang mampu. “Ada dana pribadi saya, ada dana ASN. Ini bentuk solidaritas agar masyarakat tidak terbebani,” ungkapnya.

Sikap Dedi Mulyadi yang memilih menyesuaikan diri dengan keadaan dibanding memprotes kebijakan pusat dinilai mencerminkan keteladanan seorang pemimpin. Di saat banyak kepala daerah sibuk berargumen soal anggaran, Dedi menunjukkan bahwa solusi lebih berharga daripada keluhan.

Langkah realistis itu diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia untuk lebih bijak, kreatif, dan tangguh menghadapi keterbatasan fiskal tanpa harus kehilangan arah pembangunan. ***