Purbaya Dorong Danantara Selesaikan Utang Kereta Cepat Tanpa Uang Negara

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menyatakan, tanggung jawab atas pembiayaan proyek tersebut berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia sebagai induk dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Kalau nanti sudah ada pembahasan, akan saya sampaikan di press briefing mingguan,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima usulan resmi agar sebagian utang proyek kereta cepat ditanggung negara. Purbaya menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa intervensi APBN.

“Kalau ini di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih,” katanya. 

Ia menambahkan, prinsip utama dalam pengelolaan proyek besar seperti Whoosh adalah kemandirian finansial. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan pemisahan yang tegas antara keuangan negara dan bisnis korporasi.

“Harusnya mereka kelola dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau tidak, nanti semuanya kembali ke APBN, termasuk dividennya. Padahal ini sudah dipisahkan antara pemerintah dan swasta,” tegasnya.

Purbaya juga mengingatkan agar proyek-proyek yang melibatkan sektor swasta tidak serta-merta bergantung pada pemerintah ketika menghadapi tekanan keuangan.

“Jangan kalau untung dianggap swasta, tapi kalau rugi dibebankan ke negara. Itu yang harus kita hindari,” ujarnya.

Sementara itu, BPI Danantara sebelumnya telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek kereta cepat yang menekan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Opsi tersebut meliputi penyertaan modal tambahan kepada KAI atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dikelola oleh PT KCIC, hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan mitra dari China. Sekitar 75 persen dana proyek bersumber dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal para pemegang saham seperti KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. ***