Smart TV untuk 330 Ribu Sekolah, Risiko Mubazir Jika Listrik Tak Merata

JAKARTA – Program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan distribusi 330 ribu smart TV ke sekolah hingga akhir tahun menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai, tanpa kesiapan listrik dan jaringan internet di daerah, pengadaan perangkat canggih ini berisiko tidak efektif dan hanya membuang anggaran.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan urusan teknis sudah menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia mengklaim pemerintah telah memperhitungkan berbagai kendala, termasuk akses listrik di sekolah-sekolah pelosok.

"Tentu nanti teknisnya akan dikembalikan kepada kementerian pendidikan ya, Kemendikdasmen. Pasti itu sudah diperhitungkan," ujarnya di Senayan, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Namun, di sisi lain, Qodari tak menutup mata bahwa masih ada ribuan sekolah yang belum teraliri listrik. Ia menyebut energi surya bisa menjadi solusi alternatif. "Harus ada cara, termasuk terakhir itu, kalau saya tidak salah, diusahakan agar listriknya bisa pakai tenaga surya," tambahnya.

Meski demikian, sejumlah pengamat pendidikan mempertanyakan efektivitas langkah ini. Mereka menilai, jika infrastruktur dasar belum diperbaiki, maka smart TV berpotensi sekadar menjadi hiasan di ruang kelas. "Jangan sampai sekolah dikasih perangkat mahal, tapi hanya jadi pajangan karena listriknya tidak ada," kata seorang pemerhati pendidikan.

Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan lonjakan target distribusi dari 100 ribu menjadi 330 ribu sekolah. Ia juga berencana menambah jatah tiga layar pintar per sekolah mulai 2026. Menurutnya, program ini akan mendukung pembelajaran jarak jauh di wilayah yang kekurangan guru.

Namun di lapangan, masalah dasar pendidikan masih membayangi: akses listrik, jaringan internet, serta kualitas tenaga pengajar. Tanpa penyelesaian di tingkat fundamental, pengadaan smart TV berisiko menjadi proyek setengah jalan yang tidak menyentuh kebutuhan riil sekolah-sekolah terpencil. ***