Soal Rangkap Jabatan Tunggu Respons FIFA, Presiden Prabowo Punya Pertimbangan Tunjuk Erick Thohir

JAKARTA - Founder Football Institute Budi Setiawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto pasti punya pertimbangan matang mengangkat Erick Thohir yang semula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan posisi Dito Ariotedjo.

Apalagi, Erick Thohir sudah punya segudang pengalaman di dunia olahraga dari mulai Chef de Mission Olimpiade London 2012, menjabat Ketua Umum Komite Olimpiade (NOC Indonesia) hingga kini menjadi Ketua Umum PSSI. .

Tidak hanya itu saja, Budi, panggilan karibnya, menilai, Erick Thohir dengan pengalaman tersebut punya kemampuan memperbaiki sistem keolahragaan di Indonesia baik dari sisi pembinaan atlet hingga peningkatan prestasi.

"Saya yakin pak Erick punya formula dengan segala pengalaman yang dimilikinya. Dan, Pak Prabowo melihat hal itu sehingga memberikan kepercayaan menjadi Menpora," kata Budi saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).

Terkait posisinya merangkap sebagai Ketua Umum PSSI, Budi melihat tidak ada aturan yang dilanggar baik dari undang-undang maupun statuta FIFA. "Dari sisi aturan Undang-undang gak ada yang melarang menteri jadi ketua umum cabang olahraga. Dari statuta FIFA terbaru juga tidak ada larangan. Ada di negara lain anggota keluarga kerajaan jadi ketua federasi sepakbola," ujarnya.

Kini, kata Budi, tinggal menanti respons dari FIFA saja. "Isunya kan saat ini adalah masalah etis, layak gak layak, pantas dan gak pantas, sehingga perdebatannya menjadi seperti tak berujung. Jadi sebaiknya kita berpegang kepada ketentuan perundang-undangan dan statuta PSSI serta statuta FIFA. Sepanjang tidak ada yang dilanggar menurut saya sah-sah saja," ungkapnya.

"Ada baiknya juga melihat respon FIFA terkait situasi di Indonesia ini. Jika pun memang harus memilih salah satu, tentu kita berharap pengganti Erick dapat membawa PSSI semakin baik ke depannya. Namun saat ini penugasan sebagai Menpora sudah diberikan, yang tentunya kan Presiden Prabowo pasti sudah mempertimbangkan faktor ini. Kembali ini adalah hak prerogatif presiden," tutupnya. ***