Proyek Pelabuhan Panasahan Tertahan Anggaran, Pesisir Selatan Tagih Janji Pemerintah Pusat

PAINAN – Harapan masyarakat Pesisir Selatan untuk memiliki pelabuhan modern yang mampu menopang arus logistik regional kembali tertunda. Proyek pengembangan Pelabuhan Panasahan, yang dirancang menjadi penyangga Pelabuhan Teluk Bayur Padang, tidak bisa dilanjutkan karena terkendala efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, mengungkapkan, tender proyek senilai Rp97 miliar sebenarnya sudah dimenangkan oleh perusahaan pemenang lelang. Namun, pelaksanaan fisik tak kunjung berjalan.

“Pengerjaan belum bisa dilanjutkan karena anggarannya tertahan di pusat akibat efisiensi,” jelas Risnaldi, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Panasahan bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan strategis. Dengan kedalaman laut alami 8–15 meter yang mampu menampung kapal hingga 25.000 GT, Panasahan memiliki karakter yang cocok sebagai pelabuhan bongkar muat skala nasional. 

“Kalau pelabuhan ini jalan, dampaknya besar sekali bagi ekonomi daerah. Apalagi letaknya dekat dengan sentra sawit, gambir, batu bara, dan bijih besi dari Solok, Mukomuko, hingga distribusi ke Mentawai,” tambahnya.

Risnaldi berharap dukungan politik dapat mempercepat realisasi proyek, terutama lewat peran Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. “Kami berharap aspirasi ini bisa disuarakan di pusat agar anggaran kembali dibuka,” ujarnya.

Sejak 2023, Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah menetapkan Panasahan sebagai bagian dari jaringan Tol Laut Indonesia. Keunggulannya bukan hanya kedalaman laut, tetapi juga posisinya yang strategis untuk memperlancar ekspor hasil bumi Sumatra Barat.

Namun, hingga kini pelabuhan itu masih berfungsi terbatas. Masyarakat menunggu apakah pemerintah pusat akan menepati rencana menjadikan Panasahan sebagai simpul logistik baru di barat Indonesia atau membiarkannya kembali menjadi proyek mangkrak. ***