Aksi Heroik Bidan Dona Lubis Jadi Peringatan bagi Pemerintah: Infrastruktur Kesehatan Harus Merata

JAKARTA – Aksi heroik seorang bidan asal Sumatera Barat, Dona Lubis, yang nekat menyeberangi sungai untuk memberikan pertolongan kepada warga yang sakit di Jorong Sinuangon, Batang Kundur, Pasaman, Sumatera Barat, memicu empati dalam diri Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan menganggap tindakan luar biasa Dona menjadi cermin dari ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

"Saya terenyuh mendengar perjuangan Ibu Dona, yang demi menyelamatkan nyawa warga, rela menantang bahaya. Namun, kisah ini sekaligus mengingatkan kita bahwa negara tidak boleh membiarkan tenaga medis seperti beliau menggantikan tugas negara dalam menyediakan infrastruktur dasar yang layak," ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025). 

Menurut Puan, pengabdian seperti yang dilakukan Dona memang patut dihormati, tetapi kita juga harus melihat bahwa kekurangan sistemik dalam pelayanan publik, terutama terkait infrastruktur kesehatan, tidak bisa ditutupi oleh keberanian individu.

Keadilan Pembangunan Kesehatan

Puan menekankan bahwa akses kesehatan yang setara dan aman adalah hak semua warga negara. Saat sebuah jembatan yang rusak bisa menyebabkan terputusnya akses ke fasilitas kesehatan, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar alur logistik yang terganggu. "Yang hilang bukan hanya akses, tetapi juga nyawa manusia. Kita tidak bisa menunggu para tenaga medis berjuang sendirian di tengah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur," tegasnya.

Puan juga mengingatkan bahwa kisah seperti yang dialami Dona merupakan cerminan nyata dari ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang seringkali tak mendapat perhatian memadai.

Langkah Konkret Pemerataan Infrastruktur

Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan kesehatan yang memadai. Ia juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah menyusun peta risiko wilayah layanan kesehatan, memberikan insentif berbasis geografis bagi tenaga medis di daerah terpencil, serta menjamin keselamatan kerja mereka.

“Ini bukan hanya soal tenaga medis yang rela berkorban, tetapi tentang sistem yang mendukung mereka. Pembangunan infrastruktur harus berkeadilan dan merata. Kita harus memastikan bahwa program-program infrastruktur dan kesehatan benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan,” ungkap Puan.

Peran DPR dalam Memastikan Pemerataan Layanan

Puan juga menegaskan bahwa DPR RI akan mengawal ketat anggaran yang melibatkan lintas kementerian untuk memastikan pemerataan akses infrastruktur dan kesehatan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah pinggiran.

"Negara harus hadir dalam bentuk yang nyata. Bukan hanya melalui laporan statistik atau program besar, tetapi juga melalui jembatan yang kokoh, akses yang aman, dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat," pungkas Puan dengan penuh tekad.

Dengan langkah ini, Puan berharap negara tidak hanya mengandalkan pengabdian individu seperti bidan Dona, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan yang dapat melindungi dan mempermudah pekerjaan para tenaga medis di seluruh pelosok Indonesia. ***