Rakyat Kesulitan Kerja, 30 Wamen Justru Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

JAKARTA – Publik ramai-ramai menyoroti keberadaan 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris maupun komisaris utama di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anak perusahaannya. Di tengah situasi ekonomi yang makin sulit, kebijakan ini dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.

Melalui media sosial X, akun @BigAlpha menuliskan keprihatinannya, “Katanya efisiensi anggaran, kok bisa 30 wamen malah merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN?” Cuitan tersebut mengundang reaksi luas dari warganet yang mempertanyakan kebijakan pemerintah.

"Jadi gaji dan tunjangannya dobel dong? Wow kok kesannya rakus sekali ya," tulis @liaa dalam cuitannya. Ia juga menambahkan, "Keterlaluan banget sih, rakyat diuber-uber bayar pajak untuk membayar mereka yang rangkap jabatan? Lah? Gak ikhlas ah."

Kritik serupa juga dilontarkan akun @MantoGudonoSK yang membagikan daftar lengkap nama-nama wakil menteri yang diketahui menduduki posisi komisaris. “Pemerintah sedang gencar mensejahterakan pejabat, bukan rakyatnya. Sori yee,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, menanggapi sorotan publik dengan menyatakan bahwa pergantian jajaran komisaris dan direksi merupakan hal yang wajar dalam sistem manajemen BUMN. Ia menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari mekanisme keberlanjutan dan profesionalisasi perusahaan negara.

Sejumlah BUMN besar seperti PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tercatat baru-baru ini melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Namun demikian, publik tetap mempertanyakan praktik rangkap jabatan, yang dinilai bertolak belakang dengan semangat penghematan dan efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan. ***