Warga Asli Diprioritaskan, Pemprov Riau Siapkan Skema Transmigrasi Lokal untuk TNTN

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) hanya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar tinggal dan hidup dari kawasan tersebut. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan dengan tegas bahwa pendatang yang masuk ke kawasan hutan karena difasilitasi oleh cukong atau pihak luar tidak akan mendapat fasilitas relokasi.

“Kalau mereka dibawa oleh cukong, maka itu tanggung jawab si cukong, bukan negara,” kata Wahid dalam rapat koordinasi bersama Forkompinda dan BAM DPR RI, Kamis (10/7/2025).

Pemerintah saat ini masih menggunakan pendekatan persuasif, dengan fokus awal pada pendataan dan verifikasi warga di dalam kawasan TNTN. Proses ini, menurut Wahid, penting untuk memastikan kebijakan yang diambil berpijak pada keadilan dan fakta lapangan.

Relokasi direncanakan menggunakan sistem transmigrasi lokal. Lahan relokasi tengah dicari oleh Kementerian ATR/BPN, sedangkan Kementerian Transmigrasi akan menyusun rincian kebutuhan dasar dan menyiapkan anggaran.

“Ini upaya jangka panjang, bukan sekadar relokasi fisik, tapi juga penataan sosial dan ekologis,” tambah Wahid.

Ia menyebut karakter masyarakat yang mendiami TNTN sangat bervariasi. Ada yang datang karena merantau dan menetap, ada pula yang baru datang akibat dibujuk oknum. Oleh karena itu, proses identifikasi dilakukan secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Gubernur Wahid juga menekankan pentingnya transparansi, termasuk membuka data kepada BAM DPR untuk menghindari kesalahpahaman publik. “Data yang kami paparkan diharap bisa jadi dasar keadilan bagi semua pihak,” tuturnya.

Pemprov Riau berharap proses relokasi ini dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik, dengan tetap menjaga integritas kawasan konservasi TNTN sebagai aset lingkungan hidup yang vital.***