Pemkot Payakumbuh Siap Bongkar Ratusan Bangunan yang Langgar Perda

PAYAKUMBUH – Pemerintah Kota (Pemkot) Payakumbuh menyatakan akan segera membongkar seratusan bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum dan melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota (Perwako). Pembongkaran dijadwalkan dimulai pada Selasa, 20 Mei 2025, pukul 08.30 WIB, dengan fokus awal di Jalan Soekarno Hatta.

Asisten II Setdako Payakumbuh, Wal Asri, menyebut pihaknya telah menerbitkan 192 Surat Perintah Bongkar (SPB). Namun, hingga saat ini baru 31 pemilik yang menindaklanjuti dengan pembongkaran mandiri. Sementara itu, 161 bangunan lainnya belum juga dibongkar.

“Kami memahami penertiban ini akan menimbulkan reaksi, tapi mayoritas masyarakat mendukung. Ini demi kenyamanan, keadilan, dan penataan kota yang lebih baik,” ujar Wal Asri, Jumat (17/5/2025).

Ia menegaskan bahwa penegakan aturan ini akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kota Payakumbuh. Pemkot meminta camat dan lurah untuk mengimbau warga agar membongkar bangunannya secara mandiri sebelum tindakan paksa dilakukan.

“Pelanggaran yang kami temukan di lapangan justru lebih banyak dari yang diperkirakan. Ini harus ditindak tegas. Jangan biasakan membangun tanpa izin di atas fasilitas umum,” katanya.

Kepala Satpol PP dan Damkar Payakumbuh, Donny Prayuda, menambahkan bahwa meskipun tindakan penertiban akan dilakukan, pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas.

“Kami terus menjalin komunikasi dengan pemilik bangunan. Mungkin saja ada kendala, seperti keterbatasan biaya atau faktor lainnya,” jelas Donny.

Sementara itu, Kapolres Payakumbuh melalui Kabag Ops, Winedri, memastikan dukungan penuh dari kepolisian dalam pelaksanaan pembongkaran. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Penertiban harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jika Payakumbuh tertib, iklim investasi pun akan ikut tumbuh,” ungkapnya.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Rajman, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan oleh tim terpadu sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perwako Nomor 82 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, jelas disebutkan bahwa setiap bangunan yang berdiri di jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya dilarang keras.

Jika pemilik bangunan tidak membongkar secara mandiri dalam waktu yang ditetapkan dalam SPB, maka pembongkaran paksa akan dilakukan. (ant)