Pemkab Agam Bentuk Satgas Premanisme, Dorong Iklim Investasi Aman dan Kondusif

LUBUKBASUNG – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Pembentukan Satgas ini ditargetkan rampung pada akhir Mei 2025.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Agam, Bambang Warsito, mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun struktur organisasi Satgas bersama unsur terkait. Satgas ini akan bertugas sebagai garda terdepan dalam menanggulangi aksi premanisme dan gangguan dari organisasi masyarakat bermasalah.

“Struktur sudah dalam pembahasan dan ditargetkan terbentuk akhir Mei 2025. Satgas ini akan melibatkan unsur Forkopimda, Sekda Agam, Asisten Daerah, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, serta perangkat daerah lainnya,” ujar Bambang, Sabtu (18/5/2025).

Pembentukan Satgas ini merujuk pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.6.2/e-374/Pulpum, tentang pembentukan Satgas terpadu untuk menangani premanisme dan Ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban, investasi, dan dunia usaha.

Bambang menjelaskan, Satgas juga akan menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini terhadap potensi gangguan. Dalam pelaksanaannya, Satgas akan berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum untuk tindakan langsung di lapangan.

“Tujuan utama kita adalah menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan para investor. Keamanan adalah prasyarat mutlak dalam pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembentukan Satgas ini juga sudah dibahas dalam rapat nasional secara daring bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada Kamis (15/5), yang diikuti seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Satgas akan memiliki wewenang memberikan sanksi administratif kepada Ormas bermasalah, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga rekomendasi pencabutan izin terdaftar bagi Ormas nonbadan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Di Kabupaten Agam sendiri, saat ini ada 24 Ormas yang sudah terdaftar di kami. Kami akan tindak tegas jika ada yang melanggar aturan,” tegas Bambang.

Dengan pembentukan Satgas ini, Pemkab Agam berharap bisa menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan terbuka bagi investasi maupun kegiatan sosial kemasyarakatan yang konstruktif. (ant)