Padang Pariaman Gandeng Kejari untuk Cegah Pelanggaran Hukum Pengadaan

PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pariaman dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum, terutama terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengatakan kolaborasi ini sangat penting karena regulasi dalam pemerintahan kerap membuat aparatur sipil negara (ASN) ragu dalam mengambil keputusan.

“Seringkali kami dihadapkan pada aturan-aturan yang ketat, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Di sinilah pentingnya pendampingan hukum dan legal opinion dari kejaksaan agar ada kepastian bagi ASN,” ujar John Kenedy di Parik Malintang, Rabu (7/5/2025).

Ia menambahkan bahwa melalui kerja sama ini, para ASN tidak perlu lagi takut dalam menjalankan tugas selama telah berkonsultasi dengan pihak Kejari.

“Jadikan kejaksaan sebagai rumah kedua. Jika ada keraguan, segera konsultasikan. Tujuan kita sama, yakni pelayanan yang baik untuk masyarakat,” katanya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan pada Selasa (6/5/2025) sebagai tindak lanjut atas keresahan ASN terhadap potensi risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Menurut John, ketakutan semacam itu muncul karena minimnya pemahaman terhadap aturan hukum dan prosedur administrasi. Karena itu, keberadaan Kejari sebagai mitra pendamping sangat diperlukan.

"Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tapi bentuk nyata dukungan hukum yang mencakup penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Pariaman, Bagus Priyonggo, menyebut kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bisa hadir memberikan pendampingan hukum secara preventif. Jadi bukan menunggu masalah, tapi menghindari potensi masalah sejak awal,” jelasnya.

Ia berharap kesepakatan tersebut benar-benar diimplementasikan dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh OPD. (ant)