KPK Ungkap Pola Korupsi ASN di Sektor Pengadaan dan Perizinan

SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa suap, pemerasan, dan gratifikasi menjadi modus korupsi yang paling sering dilakukan aparatur sipil negara (ASN), terutama di sektor pengadaan barang dan jasa serta pelayanan perizinan.

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Tugas Wilayah II.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo, usai Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (6/5/2025).

"Modus yang paling sering itu suap, pemerasan, dan gratifikasi. Biasanya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan," kata Arief.

Ia menjelaskan, salah satu bentuk gratifikasi yang umum terjadi di lingkungan ASN adalah kickback, yakni imbalan persentase tertentu yang diberikan vendor sebagai balas jasa karena bantuan atau pengaruh jabatan yang dimiliki ASN dalam proses pengadaan.

"Kalau cashback sifatnya umum dan diberikan kepada siapa saja, tidak masuk kategori tipikor. Tapi kalau karena jabatan, itu disebut kickback dan merupakan bentuk gratifikasi," jelasnya.

Arief menegaskan pentingnya penguatan sistem pencegahan dan pengawasan di instansi pemerintah. Ia menyebut KPK telah menyediakan berbagai instrumen pengendalian, seperti sistem pelaporan gratifikasi yang wajib dioptimalkan penggunaannya.

"Upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar potensi korupsi bisa ditekan sejak awal," tegasnya.

KPK berharap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memperkuat sistem integritas dan pengawasan internal guna menciptakan birokrasi yang bersih dan berintegritas. ***