Rencana Israel Kuasai Gaza Tuai Kecaman Keras dari Pemerintah Prancis

ISTANBUL – Pemerintah Prancis menyampaikan kecaman keras terhadap rencana Israel untuk sepenuhnya mengambil alih kendali wilayah Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan tidak dapat diterima.

“Ini adalah kecaman yang sangat tegas, karena rencana tersebut bertentangan dengan hukum internasional,” kata Barrot dalam wawancara bersama RTL, Selasa (6/5/2025).

Ia menilai pengambilalihan penuh kendali, termasuk distribusi bantuan kemanusiaan oleh Israel, akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina di Gaza yang saat ini tengah menghadapi kekurangan pangan, obat-obatan, dan layanan dasar lainnya.

Barrot juga menegaskan bahwa masyarakat internasional harus memastikan agar aturan hukum humaniter tetap dijunjung, bahkan di tengah konflik.

“Dalam situasi perang pun, ada hukum yang harus dipatuhi. Kita tidak boleh menarget warga sipil, tidak menyerang pekerja kemanusiaan, dan harus menjamin bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia memperingatkan bahwa situasi di Gaza mendekati bencana kelaparan massal dan menyerukan agar akses kemanusiaan dibuka seluas-luasnya.

"Prancis mendesak diberlakukannya gencatan senjata dan mendesak Israel membuka akses penuh untuk bantuan kemanusiaan," tegasnya.

Terkait pengakuan terhadap Negara Palestina, Barrot menyebut bahwa Prancis membuka kemungkinan tersebut bila dilakukan secara kolektif dengan negara lain, guna mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.(ant)